Ribuan Masyarakat Kaltim Tidak Terdata, Jadi Kendala Pemilu
Akmal: Ada Yang Belum Optimal
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Lima daerah yang memiliki tingkat rawan tinggi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, diantaranta meliputi Sulawesi Utara, Jawa Barat, Maluku Utara, DKI Jakarta, dan Papua.
Walaupun Kalimantan Timur (Kaltim) tidak termasuk dalam lima daerah tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik minta seluruh pihak terus melakukan pengoptimalan, sebab dalam sisi teknis, masih terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki.
“Ada yang belum optimal di sisi teknis penyelenggaraan Pemilu, masih banyak hal yang belum sempurna,” ungkapnya usai deklarasi damai Pemilu, di Halaman Ramayana Samarinda Square, Sabtu (18/11/2023).
Salah satu hal yang menurutnya harus ditingkatkan ialah dalam persoalan logistik. Mengingat remot area Benua Etam sangatlah luas.
“Seperti masalah logistik ini kita terkendal, karena remot area kita luas, hingga ke daerah Mahulu, Berau, Kubar, dan sebagainya. Ini adalah tantangan, kita wajib memberikan dukungan agar pemberian distribusi ini tepat sasaran,” tuturnya.
Baca Juga:
- SDA Terbatas, Persiapan Kaltim Tidak Bergantung Pada Batubara
- Pj Gubernur Kaltim Singgung Penyelengaraan Ketentraman
- Pj Gubernur Kaltim Apresiasi Kerja Sama DPRD Kaltim
Partisipasi pemilih Kaltim menurutnya juga belum optimal. Sebagai daerah dengan potensi tambang, banyak masyarakat yang memilih untuk menetap, namun persoalannya, terdapat permasalahan dalam sisi administratif.
“Persoalannya ini ada administratif yang harus diurus, teknis administrasi ini tentunya tidak gampang bagi pendatang, inilah yang membuat banyak kehilangan partisipasi pemilih kita,” ujarnya.
Kurang lebih sebanyak 30 ribu masyarakat di Kaltim tidak terdata. Hal ini sangat ia sayangkan.
“Jadi persoalannya pekerja yang datang dari berbagai pulau dan bekerja untuk sementara ini, mereka enggan berganti identitas,” ungkapnya.
Ia menegaskan, catatan administrasi di Kaltim tidak rapi. Dukcapil perlu melakukan langkah-langkah optimal untuk memastikan, mana yang merupakan penduduk asli dan mana yang pendatang.