Serapan Anggaran OPD Minim Dikritisi Legislator Kaltim
Samsun: APBD Itu Hak Rakyat
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Tanggapi minimnya serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun tegaskan pentingnya tanggung jawab.
Tanggung jawab yang dimaksudkan Legislator PDIP Kaltim ini adalah, terkait pelayanan terhadap masyarakat.
“Masalah serapan anggaran OPD minim ini ya tanggung jawab kita semua. Artinya OPD harus maksimal dalam melayani,” tegas Samsun baru-baru ini.
Samsun memandang bahwa serapan anggaran yang rendah adalah tanggung jawab bersama, dan OPD harus berusaha secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Terlebih, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), menurutnya merupakan kesepakatan anggaran yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada rakyat, baik melalui pembangunan maupun berbagai kegiatan lainnya.
“APBD itu kan anggaran yang disepakati untuk pelayanan terhadap rakyat dalam bentuk pembangunan maupun dalam bentuk kegiatan yang lain,” bebernya.
Jika serapan anggaran tidak optimal, lanjut Samsun, ini berarti pelayanan kepada masyarakat juga tidak optimal, yang pada gilirannya berdampak pada hak-hak rakyat yang tidak terpenuhi.
“Tetap orientasinya untuk pelayanan terhadap masyarakat, kalau kemudian serapan anggaran tidak maksimal berarti pelayanan terhadap rakyatnya tidak maksimal,” tegasnya.
Baca Juga:
- Kembali ke Divisi Utama, Ini Harapan Pembina PS Persigata
- Ketua DPRD Kaltim Lantik Selamat Ari Wibodo dan Encik Wardani
- Legislator Kaltim Dorong Mahasiswa Melek Politik
Ia juga menegaskan bahwa APBD adalah hak rakyat, dan rakyat memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan yang telah dijanjikan melalui alokasi anggaran tersebut.
Oleh karenanya, kualitas pelayanan kepada masyarakat harus diperhatikan dengan serius dalam proses serapan anggaran.
“Betul secara ekonomi uang beredar di masyarakat berkurang, tapi kalau saya menilainya, hak rakyat tidak tertunaikan. Karena APBD itu hak rakyat, rakyat mendapatkan fasilitas pelayanan itu hak rakyat.” tandas Samsun. (DETAKKaltim.Com/ADV/DPRD Kaltim)
Penulis: Lisa
Editor: Lukman
