Kukar Berjuang Putus Mata Rantai Kemiskinan
Lisna: Merubah Mindset KPM Yang Susah
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Sebagai bantuan langsung tunai bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia ini, mementingkan beberapa hak dan kewajiban yang perlu diketahui seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Koordinator PKH Kabupaten Kutai Kartanegara Lisna Asmawati, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, di Hotel Haris Samarinda, Senin (16/10/2023).
“PKH itu adalah bantuan langsung tunai bersyarat, bantuan yang mementingkan hak dan kewajiban, mereka diberikan hak mereka tapi mereka punya kewajiban,” jelasnya kepada pewarta media DETAKKaltim.Com, ketika ditemui di sela-sela kegiatan.
Dilanjutkannya, kewajiban yang dimaksud adalah terkait dengan pemeriksaan anak ke fasilitas kesehatan dan menyekolahkan anak ke fasilitas pendidikan.
Dikarenakan tujuan akhir dari PKH adalah memutus mata rantai kemiskinan, oleh karenanya wajib bagi masing-masing KPM untuk melakukan kedua hal itu.
“Dengan tujuan akhirnya generasi muda sehat dan mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga bisa membantu perekonomian keluarganya dan menunjang kehidupan,” bebernya.
Baca Juga:
- Ungkap Tantangannya, Kadinsos Kukar Dorong Graduasi KPM PKH
- Sekda Tekankan Peran Penting Program Dedikasi Kukar Idaman
- Angka Kemiskinan Kukar Turun 0,35 Persen
Kendati demikian, ia mengakui bahwa dalam perjalan program ini sejak diluncurkan dari tahun 2017, dari segi infrastruktur, dengan wilayah Kukar yang sangat luas, pihaknya mengalami kesulitan.
“Kukar itu wilayahnya luas, dari Kabupaten/Kota ke tiap Kecamatan itu jauh dan terkadang jalannya susah,” ucapnya.
Selain itu, tantangan yang dihadapi di lapangan adalah bagaimana merubah mindset atau pemikiran KPM, agar dapat mandiri dan tidak ketergantungan.
“Kemudian bagaimana teman-teman merubah mindset si penerima manfaat, saya dapat bantuan kok, rejeki saya kok. Jadi ini menjadi ketergantungan. Merubah mindset KPM yang susah, karena bantuan ini tidak selamanya,” tutur Lisna.
Ia kemudian mengingatkan kepada seluruh pihak untuk bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, dalam rangka saling sinkronisasi.
