Aplikasi RBPK Kukar, Pendataan Kemiskinan Secara Spasial

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Aplikasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) jadi andalan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kukar Sunggono, dengan menekankan bahwa aplikasi tersebut berperan penting untuk memastikan angka masyarakat kurang mampu secara spasial.

“Untuk mengentaskan kemiskinan di Kukar, saat ini sudah punya aplikasi yaitu RBPK. Ini adalah aplikasi yang dibangun untuk memastikan, bahwa angka orang miskin itu secara spasial bisa kita petakan,” jelasnya ketika memberikan sambutan dalam Rakor Program Keluarga Harapan (PKH) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, di Hotel Haris Samarinda, Senin (16/10/23).

Menurutnya, saat ini perdebatan terkait indikator penduduk dikatakan kurang mampu kerap kali mencuat, sebab itu ia menekankan bahwa data tersebut telah termasuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Data itu kita verifikasi dengan kebijakan berbasis spasial, maksudnya adalah bahwa mereka secara jelas, secara pasti di titik koordinat tertentu, bisa kita lihat penyebab kemiskinannya. Kemudian seperti apa wacana intervensinya,” papar Sunggono.

Baca Juga:

• Kredit Kukar Idaman Kelompok Tani Tanpa Bunga dan Agunan
• Inflasi Kukar Year on Year Turun Jadi 4,01 Persen
• Disduk Capil Kukar Latih Pengurus RT Desa Tani Bhakti

Selain itu, ia menegaskan bahwasanya data yang terdapat dalam RBPK terbuka untuk umum.

“RBPK itu datanya kita buka secara umum,” ujarnya.

Kepada seluruh peserta PKH, ia juga mengingatkan agar upaya graduasi KPM yang dilakukan dapat terus linear dengan Pemkab Kukar.

“Karena akselerasi usaha bersama itu penting, dalam pengertian akselerasi graduasi bukan dalam pengertian teman-teman PKH saja. Tapi lebih fokus pada seperti apa kebijakan di Pemda, dan bagaimana langkah upaya dari teman-teman,” jelasnya.

Pengentasan kemiskinan menurutnya menjadi tujuan akhir bersama yang ingin dicapai, sebab itu ia berharap agar tidak terjadi salah paham dalam bentuk apapun.

“Seandainya upaya kami di pemerintah ada yang harus dioptimalkan, maka sampaikan.” tandas Sunggono. (DETAKKaltim.Com/ADV/Diskominfo Kukar)

Penulis: Lisa

Editor: Lukman