Wakil Ketua DPRD Kaltim Nilai Pansus Tambang Sangat Dibutuhkan

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Muhammad Samsun menginginkan, agar Panitia Khusus (Pansus) Evaluasi Pertambangan menjadi hal yang prioritas untuk dibentuk, guna menjawab permasalahan di tengah maraknya kasus pertamabangan yang semakin kompleks.

Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, Pansus Pertambangan itu memang sangat dibutuhkan saat ini. Sebab permasalahan tambang ilegal saat ini terjadi cukup kompleks. Sehingga perlu diselesaikan dengan melibatkan berbagai Komisi yang ada di DPRD Kaltim.

Misalnya, seperti terkait legalitas yang merupakan ranah bagi anggota Dewan di Komisi 1. Kemudian, peran penambahan ekonomi di Komisi 2. Mengenai aktivitas penambangannya pada Komisi 3, serta soal tenaga kerja dan kesejahteraan di Komisi 4.

“Karena itu Pansus ini memang sangat dibutuhkan,” kata Samsun saat dikonfirmasi DETAKKaltim.Com, Minggu (21/3/2021) sore.

Sebagai unsur pimpinan Legislatif di Karang Paci, Samsun mengaku bahwa saat ini memang sedang melakukan pembahasan-pembahasan terkait pembentukan Pansus tersebut. Namun, mengenai pembentukannya masih belum terjadwalkan.

Hal ini dikarenakan pihaknya masih prioritaskan pembentukan Pansus yang menghasilkan produk hukum.

“Karena Pansus Tambang ini hanya menghasilkan tindakan atau rekomendasi. Jadi kita prioritaskan dulu yang bisa hasilkan Perda,” terangnya.

Baca juga : Komisi 2 Temukan Berbagai Persoalan Saat Kunker ke KPHL Dishut Kaltim

Jadwal pembentukan Pansus Tambang memang belum terjadwal. Tapi kata Samsun, dalam waktu dekat ini sudah dapat terealisasi.

“Tinggal didorong saja tuh,” ucapnya.

Beber dia, Pansus Tambang itu nantinya akan membahas salah satunya konteks Tambang ilegal. Sehingga perlu dievaluasi.

Anggota Komisi 3 DPRD Kaltim Muhammad Nasiruddin berkata, memang persoalan Tambang itu tidak pernah selesai dan hanya menjadi buah bibir masyarakat hingga sekarang.

Salah satunya seperti adanya aktivitas bongkar muat menggunakan jalan Provinsi sebagai jalur transportasinya, di wilayah rute Samarinda-Bontang.

“Makanya sampai timbul wacana untuk pembentukan Pansus Tambang Ilegal,” kata Nasir.

Ia berharap, Pansus ini bisa terbentuk dan berjalan dengan baik. Tidak hanya berupa wacana saja. Namun diharapkan pengawasan terhadap pelaku pertambangan ini untuk segeranya dilaksanakan. (DK.Com)

Penulis : Adt

Editor   : Lukman