Timbul Anggaran Siluman, Politisi PKS Interupsi Rapat Paripurna DPRD Samarinda

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Hari menjelang sore, persiapan Paripurna untuk mensahkan APBD Kota Samarinda 2021 telah dimulai, begitu pula 8 fraksi telah menyiapkan Pandangan Akhir mereka yang siap untuk dibacakan.

Namun saat Paripurna mulai dibuka oleh Ketua DPRD Kota Samarinda Sugiyono, saat itulah interupsi anggota Dewan yang minta kejelasan adanya perubahan nominal APBD Samarinda yang baru mereka dapat informasinya, sesat sebelum Paripurna dimulai hingga akhirnya Paripurna diskors sampai malam, Senin (30/11/2020).

Interupsi ini salah satunya seperti yang disampaikan oleh Samri Shaputra, anggota DPRD Samarinda dari Fraksi PKS, dimana Samri Shaputra mempertanyakan adanya perubahan dari APBD yang disepakati sebelumnya di kebijakan Umum Anggaran – Platform Penggunaan Anggaran Semantara (KUA-PPAS), yang disahkan beberapa waktu yang lalu.

“Di nota kesepahaman APBD Samarinda 2021, 2,4 Triliun tapi saat siap mau disahkan berubah tiba-tiba naik menjadi 2,575 Triliun,” beber Samri heran di sela-sela jeda skors Paripurna.

Sebenarnya bukan menolak, kata Samri, tapi kita perlu semacam berita acara terhadap perubahan tersebut, yang akan jadi landasan hukum dikemudian hari.

“Soalnya ini berpotensi bermasalah hukum, agar jangan lain yang disepakati, lain yang disahkan,” katanya menjelaskan.

Terlebih semua anggota Dewan, kata dia lebih lanjut, belum menerima selebaran intruksi perubahan APBD tersebut.

“Karena jika telah ada anggota yang menerima tentu ada yang menyanggah, tapi teman-teman semua tak menyanggah, dan sepakat Paripurna tersebut diskors,“ terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya melihat surat penjelasan penyesuaian APBD 2021 dari Pemerintah Kota disampaikan secara global.

“Padahal kami butuh secara detail, misalnya ada penambahan belanja yang dibelanjakan karena dari 2,4 Triliun jadi 2,575 Triliun. Itu lumayan kurang lebih naiknya 130 Miliar, kita ingin tahu sumbernya dari mana dan digunakan untuk apa?” ujarnya mempertanyakan.

Berita terkait : Polemik APBD Samarinda, Angkasa Kritisi Pembahasan Dilewati Tanpa Kesepakatan

Samri menambahkan, ia tidak ingin menghalang–halangi, akan tetap menerima APBD tersebut. Tapi dengan catatan, artinya peristiwa-peristiwa seperti ini jangan terulang lagi.

“Karena akan berpotensi permasalahan hukum, kita akan terlibat padahal kita tidak ikut merasakan, tapi ikut mengesahkan. Ujung-ujungnya kita  kena getahnya juga, jika terjadi apa-apa. Karena itulah yang kami khawatirkan, sehingga minta penjelasan dari Pemkot sebagai dasar dikemudian hari ada permasalahan,“ pungkas politisi PKS tersebut. (DK.Com)

Penulis : Tim DK

Editor  : Lukman