Pemkot Bontang Diminta Lakukan Rasionalisasi Anggaran

DETAKKaltim.Com, BONTANG : Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang diminta melakukan rasionalisasi anggaran pada APBD tahun anggaran 2020 ini. Secara otomatis, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus melakukan asistensi anggaran terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala BPKAD Bontang Amiluddin menuturkan, pada masa darurat wabah pandemi global yang melanda negara Indonesia dan seluruh negara di dunia, mengharuskan rasionalisasi anggaran di setiap daerah.

“Dari APBD Bontang Tahun Anggaran Rp1,6 Triliun, saat ini hanya tersisa Rp1 triliun saja,” jelas Amiluddin saat dihubungi, Senin (20/4/2020).

APBD, lanjut dia, terus menurun supaya bisa menyimpan anggaran di tengah wabah pandemi global Covid-19 saat ini. Meski demikian, Amiluddin menyebut  untuk gaji PNS, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), dan gaji tenaga kontrak daerah (TKD) atau Non PNS akan tetap aman.

“Insya Allah gaji honorer, dan TPP PNS tidak akan terganggu. Tapi jika masih tidak cukup uangnya, ya mohon maaf, mau tidak mau akan terganggu,” katanya dengan nada lesu.

Tak hanya itu, aspirasi para anggota DPRD Bontang pun bisa saja terganggu.

“Tapi itu semua langkah terakhir yang akan dilakukan terhadap dana aspirasi dewan,” tandasnya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Provonsi Kalti hari ini, jumlah Pasien Dalam Pengawasan di Bontang ada 6 orang, sembuh 1 orang, positif 5 orang. Sedangkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) ada 21 kasus.  (DK.Com)

Penulis : Cinhue

Editor   : Lukman