Komisi 4 DPRD Balikpapan Gelar RDP Bahas Pembangunan Rumah Sakit

DETAKKaltim.Com, BALIKPAPAN : Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitranya Dinas kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, dan Direktur Rumah Sakit Sayang Ibu, serta Dinas PUPR terkait penambahan anggaran Rp29 Milyar untuk pembangunan Rumah Sakit di Balikpapan Barat, Kamis (19/5/2022).

Dalam RDP, Penambahan anggaran Rumah Sakit di Balikpapan Barat dipertanyakan Ardiansyah. Apakah hal ini sudah sesuai, dan bagaimana dengan payung hukumnya.

Anggaran yang semula ditetapkan Rp162 Milyar berubah di tengah jalan, perubahan bertambah sekitar Rp29 Milyar. Hal yang demikian, menurut Ardiansyah, perlu dibahas bersama. Jangan sampai terjadi hal-hal di luar dari kewenangan sehingga terjadi masalah kemudian hari.

“Kami Komisi 4 mendukung adanya pembangunan Rumah Sakit di Balikpapan Barat, kami dukung itu. Akan tetapi dengan dilakukan penambahan anggaran yang sebesar itu, apakah dibenarkan?” kata Ardianysah bertanya.

Politis PPP yang terpilih dari Dapil II Balikpapan Tengah dengan suara 2.353 mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan semua permasalahan yang masih ada di sana.

“Diketahui bersama lahan memang milik pemerintah, namun kami semua sepakat akan menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Seperti yang kita lihat, ada beberapa warga yang belum ingin pindah dengan alasan sudah menetap lama tinggal di tempat tersebut,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, pemerintah sudah memberikan solusi dengan memberikan santunan kepada warga. Jika warga masih menolak, apa alasannya.

“Kami Komisi 4 meminta agar segera diselesaikan dengan cepat, sehingga pembangunan berjalan dengan lancar,” tegasnya.

Jika penambahan anggaran itu memang diperlukan, lanjutnya, maka bisa dilakukan di APBD 2023 atau dengan menunggu di Perubahan.

Baca Juga :

• Pledoi Pribadi Terdakwa Penyuap Bupati PPU Mohon Hukuman Seringannya
• Perkara TPA Balikpapan, Andi Walinono Dituntut 10 Tahun Penjara

Kepala DKK Balikpapan dr Andi Sri Juliarty mengatakan, proses yang berjalan saat ini sampai di pengurusan Amdal untuk pembangunan barunya. Namun pihaknya telah melakukan konsultasi, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Hal ini akan dikonsultasikan, cukup di Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dengan hasil yang disampaikan menggunakan APBD Pemerintah Kota,” jelas Andi.

Menyangkut permasalahan warga, Andi menyampaikan, diharapkan warga untuk segera mengambil santunan sekitar 17 Kepala Keluarga (KK).

“Anggaran yang disiapkan sekitar Rp4 sampai Rp5 Milyar, pembagiannya berbeda-beda dengan melihat besaran lahan yang dimilikinya.” tandas Andi. (DETAKKaltim.Com)

Penulis : Roni S

Editor   : Lukman