Ketua DPRD Kaltim Tekankan Pemprov Percepat Pembangunan Jalan Kubar-Mahulu

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Makmur HAPK menekankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, segera mempercepat pembangunan jalan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Hulu (Mahulu).

Sebab, kata dia, sudah banyak masyarakat setempat mengeluhkan kondisi kerusakan jalan Kubar-Mahulu. Terlebih, pembangunan infrastruktur merupakaan salah satu komitmen dari Pemprov Kaltim demi mewujudkan Kaltim Berdaulat.

“Pembangunan infrastruktur jalan yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat atau Mahakam Ulu, yang khususnya menjadi tanggung jawab Provinsi, akan terus kami dorong agar secepatnya diperbaiki,” tegas Makmur saat dikonfirmasi DETAKKaltim.Com beberapa hari lalu.

Meskipun infrastruktur menjadi masalah klasik, namun mantan Bupati Berau tersebut menginginkan adanya terobosan dan langkah besar yang diambil pemerintah.

“Ini perlu mendapatkan perhatian serius. Harus dikerjakan dengan perencanaan yang baik, dan dukungan anggaran yang maksimal. Kalau pembangunan infrastruktur berjalan baik, bisa diwujudkan pemerataannya. Tentu harapannya adalah kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan,” kata politisi  Partai Golongan Karya tersebut.

Baca juga :

• Ketua DPRD Balikpapan Reses, Dijamu Warga “Menu” Klasik
• Kisah Nyata, H Sasa : Saya Cuci Kaki Ibu Saya Lalu Saya Minum
• Sorotan Tajam DPRD Kaltim Terhadap Lambannya Serapan Anggaran
• Legislator Ini Komitmen Memperjuangkan Perempuan Kutim

Seperti halnya harus ada sinergitas yang baik dari semua pemangku kepentingan, sambungnya, dari Kabupaten, Provinsi hingga Pemerintah Pusat. Langkah tersebut diharapkan agar jalan Kubar-Mahulu segera mendapatkan perhatian dari Balai Jalan Nasional.

“Terus yang memang jadi tanggung jawab Kabupaten, kami harapkan bisa dibangun secara maksimal juga,” sebutnya.

Sehingga, menurut Makmur, penting dalam upaya meningkatkan percepatan dan pemerataan pembangunan dengan menjalin komunikasi yang baik dari para pemangku kepentingan.

“Masalah pembangunan infrastruktur seperti di Kubar maupun Kabupaten dan Kota lainnya, tidak bisa hanya jadi tanggung jawab satu pihak, melainkan harus ada kerja sama dan sinergi antar pemangku kepentingan.” tandasnya. (DK.Com)

Penulis : adt

Editor   : Lukman