Dengar Karyawan DiPHK Tanpa Pesangon, Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Berang
 Kamaruddin : Yang Seperti Ini Harus Ditindak Tegas
DETAKKaltim.Com, BALIKPAPAN : Anggota DPRD Balikpapan dari Komisi IV Kamarudin merasa prihatin dengan banyaknya tenaga kerja di Balikpapan yang dirumahkan, bahkan diPHK.
Ironisnya, berdasarkan informasi yang diperolehnya, PHK itu dilakukan tanpa ada pesangon. Hal ini kemudian menjadi perhatian serius Komisi IV, untuk mengklarifikasi terkait tenaga kerja lokal yang dirumahkan akibat dari Covid-19 ini.
“DPRD adalah tempat untuk melakukan mediasi, bukan sebagai penentu atau yang memberikan keputusan segala permasalahan yang terjadi terhadap keluhan masyarakatnya,” kata Kamaruddin di Balikpapan, Senin (8/6/2020).
Kata Kamaruddin, Dinas Ketenagakerjaan harus bisa menuntaskan permasalahan ini. Karena ini jalur Dinas Ketenagakerjaan, baik segi kontrak dan aturan semua berlandaskan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
“Salah satu contoh yang diketahui bersama ada beberapa perusahaan yang memberikan gaji di bawah standar, dan ini sudah melanggar aturan,†tegasnya.
Masih kata Kamarudin, di Balikpapan masih ada saja perusahaan yang mempekerjakan karyawannya dengan tidak mengikuti aturan. Ini terlihat arogan, sudah bekerja di atas 5 tahun tidak ada kontrak kerja dan dipaksa untuk menandatangani surat pemutusan kerja secara sepihak.
“Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, apalagi ini perusahaan dealer. Jika nantinya pihak Disnaker tidak bisa memberikan keputusannya, atau terkesan lamban maka DPRD Kota Balikpapan akan memanggil pihak terkait, baik dari Disnaker maupun perusahaan Dealer Yamaha tersebut,†sebutnya.
Melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan, kata dia lebih lanjut, sudah sangat jelas. Namun semua menunggu hasil seperti apa penyelesaiannya, ia berharap segala sesuatu dapat terselesaikan di Dinas Ketenagakerjaan.
Meski diakui ini adalah dampak dari Covid-19, menurutnya, apapun alasannya aturan tetap dijalankan.
“Jangan semaunya saja memecat karyawan atau pekerja dengan mengabaikan segala aturan, yang seperti ini harus ditindak tegas,†tandas politisi Partai Nasdem ini. (DK.Com)
Penulis : Roni S
Editor  : Lukman
