DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Pembahasan terkait insiden penabrakan Fender Jembatan Mahakam Minggu (17/11/2019), masuk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggota DPRD Kaltim Komisi III, Senin, (25/11/2019).
Pts General Manager Pelindo IV Cabang Samarinda Capt Alwi Tunru yang menjadi Operator Pandu Kapal menjelaskan kronologi insiden tersebut, diakibatkan karena tidak adanya pemandu kapal.
“Insiden kemarin sudah diakui oleh pemilik dan nahkoda kapal, bahwa mereka tidak mengajukan permohonan di pengolongan Jembatan Mahakam,” terang Capt Alwi pada media usai RDP.
RDP yang dipimpin Ketua komisi III Hasanuddin Mas’ud sempat memanas, dikarenakan dari penjelasan KSOP dan Pelindo IV mengenai tugas pokok dan fungsi soal perizinan Pandu saling lempar. Padahal diketahui bahwa penerbitan izin Pandu pengolongan sudah bisa diakses melalui online.
Syafruddin selaku anggota Komisi III langsung mempertanyakan hal teknis, seperti biaya setiap Pandu pengolongan.
“Sekarang terbuka saja pak, berapa setiap Pandu pengolongan satu jembatan yang harus dibayar oleh kapal. Saya ada dengar, harga yang dibandrol oleh Pelindo IV ke setiap kapal yang akan melintas itu sampai 25 Juta per jembatan, coba kalikan 3 jembatan. Itu Jembatan Mahulu, Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahkota, apa itu benar pak,” tanya Ketua Fraksi PKB ini kepada Pelindo IV dalam RDP yang berjalan.
Mendengar hal itu, Alwi sontak membantah kabar tersebut. Dijelaskan Alwi, harga Pandu 1 jembatan tidak sebesar Rp25 Juta.
“Itu tidak benar, harga Pandu pengolongan jembatan, itu berkisar 1,8 Juta setiap jembatan,” terang Alwi.
Syafruddin menerangkan bahwa ia beserta Komisi III akan memonitoring persoalan harga tarif Pandu yang diberlakukan oleh Pelindo IV. Ia mengkhawatirkan, alasan kesalahan pada insiden penabrakan Jembatan Mahakam ini, karena kapal tidak sanggup membayar biaya Pandu tersebut. (DK.Com)
Penulis : Nina
Editor  : Lukman
