Legislator Kutim Minta SOPD Bisa Berinovasi Menggali PAD

DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR : Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diminta untuk fokus dan kreatif dalam hal menggali pendapatan asli daerah (PAD), jangan hanya menunggu dana bagi hasil dari Provinsi maupun dari Pusat.

“Kami meminta semua OPD fokus bekerja, terutama instansi yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah. Jangan hanya menunggu dana bagi hasil dari Provinsi, tetapi bagaimana caranya daerah punya inovasi kreatif yang mampu mendatangkan PAD buat daerah,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kutim Hepnie Armansyah, Selasa (8/11/2022).

Hepnie juga mengatakan, PAD Kutim diharapkan tahun 2023 nanti bisa lebih meningkat dari tahun ke tahun. Jangan hanya menunggu anggaran dari pusat semata, melainkan bagaimana caranya daerah bisa lebih mandiri. Maka dari itu, setiap OPD dapat mengoptimalkan target yang sudah ditentukan.

“Sejauh ini target yang ditetapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya tergarap maksimal, sehingga perlu adanya peningkatan. Jangan sampai disia-siakan potensi yang bisa menghasilkan lebih, karena semua kembali untuk kepentingan masyarakat,” ucap Hepnie.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengatakan, kalau PAD Kutim tinggi maka Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) juga bisa meningkat sesuai pendapatannya. Semua itu bisa dilakukan dengan menegakkan aturan daerah, yang implementasinya bisa mendatangkan PAD. Misalnya saja Perda Walet, yang saat ini penegakannya masih kurang.

Baca Juga :

• Wakil Ketua DPRD Kutim Ajak Siswa Jadi Pemilih Cerdas
• Anggota DPRD Kutim Komitmen Bina Atlet Lokal

“Perda Walet hanya salah satu contoh saja, banyak sektor lain yang bisa dikembangkan oleh daerah melalui penegakan Perda. Yang pastinya bisa menarik PAD Kutim. Pemerintah mesti melakukan evaluasi terhadap besaran capaian PAD masing-masing OPD, sehingga bisa menjadi acuan OPD mana yang dianggap berprestasi,” jelas Hepnie.

Ia juga menambahkan, OPD harus bisa berinovasi untuk menggali PAD yang baru, mengingat masih banyak sektor yang belum tergarap. Dan ini juga harus ada ketegasan, terutama bagi perusahaan besar swasta Perkebunan Kelapa Sawit yang enggan membayar kontribusi bagi daerah.

“Semua harus peduli dengan daerah. Karena bila PAD besar akan berpengaruh besar juga terhadap pembangunan di daerah. Kita juga berharap, ada keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan PAD, untuk mendukung realisasi APBD pada tahun 2023 mendatang.” pungkasnya. (DETAKKaltim.Com)

Penulis: HB/ADV DPRD Kutim

Editor: Lukman