RJ, Mantan Dirjen Minerba Tersangka Perkara Pertambangan Ore Nikel

Sub Koordinator RKAB Kementerian ESDM HJ Juga Ditetapkan Tersangka

0 620

DETAKKaltim.Com, JAKARTA: Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara kembali menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 2 orang Tersangka, Rabu (9/8/2023).

Tersangka HJ
Tersangka HJ. (foto: Exclusive)

Penetapan dan penahanan 2 Tersangka yang disampaikan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung tesebut, terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pertambangan Ore Nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Jaksa Agung Burhanuddin dalam Siaran Pers Nomor: PR – 890/045/K.3/Kph.3/08/2023 yang diterima DETAKKaltim.Com melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, 2 orang yang ditetapkan sebagai Tersangka masing-masing RJ selaku mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kemudian Tersangka HJ, selaku Sub Koordinator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dijelaskan Ketut, peran Tersangka RJ selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yaitu pada tanggal 14 Desember 2021, Tersangka RJ memimpin rapat terbatas guna membahas dan memutuskan untuk melakukan penyederhanaan aspek penilaian RKAB Perusahaan Pertambangan, hal itu sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018.

“Akibat pengurangan atau penyederhanaan aspek penilaian tersebut, maka PT Kabaena Kromit Pratama yang sudah tidak memiliki deposit Nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP)nya, mendapatkan kuota Pertambangan Ore Nikel (RKAB) Tahun 2022 sebanyak 1,5 juta metrik ton. Demikian juga beberapa perusahaan lain, yang berada di sekitar Blok Mandiodo,” beber Ketut.

BERITA TERKAIT:

Pada kenyataannya, masih kata Ketut, RKAB tersebut diguanakan atau dijual oleh PT Kabaena Kromit Pratama dan beberapa perusahaan lainnya kepada PT Lawu Agung Mining, untuk melegalkan Pertambangan Ore Nikel di lahan milik PT Antam Tbk seluas 157 hektar yang tidak mempunyai RKAB.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap lahan milik PT Antam Tbk yang dikelola PT Lawu Agung Mining, berdasarkan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT Antam Tbk dan Perusahaan Daerah Sulawesi Tenggara/Konawe Utara.

Sedangkan peran Tersangka HJ selaku Sub Koordinator Penerbitan RKAB yaitu, Tersangka HJ bersama dengan Tersangka SW dan Tersangka YB telah memproses permohonan RKAB PT Kabaena Kromit Pratama dan beberapa perusahaan lain di sekitar Blok Mandiodo.

Pemrosesan permohonan tersebut tanpa mengacu pada aspek penilaian yang ditentukan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018, melainkan mengacu pada perintah Tersangka RJ berdasarkan hasil rapat terbatas tanggal 14 Desember 2021.

Dengan penetapan 2 orang Tersangka, maka Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menetapkan 10 orang tersangka yang berasal dari PT Antam Tbk, PT Lawu Agung Mining, PT Kabaena Kromit Pratama, dan beberapa pejabat dari Kementerian ESDM.

“Hingga saat ini, proses Penyidikan masih terus dalam tahap pengembangan,” ungkap Ketut.

Selanjutnya untuk mempercepat proses Penyidikan, Tersangka RJ dan Tersangka HJ dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung, selama 20 hari terhitung tanggal 9 Agustus-28 Agustus 2023. (DETAKKaltim.Com)

Sumber: Siaran Pers/K.3.3.1

Editor: Lukman

(Visited 100 times, 1 visits today)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!