Wakil Ketua DRPD Kaltim Respon Wacana Pemindahan Ribuan Warga Jogya

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Muhammad Samsun memberikan perhatian, terhadap rencana pemindahan 6 ribuan warga Jogyakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan alasan kesejahteraan yang menuai gejolak di masyarakat.

Samsun menuturkan, untuk urusan bertani, warga Kaltim tak kalah kemampuan di Bidang Pertanian. Dan warga Kaltimlah yang lebih unggul, karena telah mengetahui keadaan tanahnya sendiri. Jadi sangat berbeda kondisinya, baik tanah dan iklim di Jawa dengan Kalimantan, khususnya di Kaltim ini.

“Jika ada warga dari luar Kaltim yang ingin bekerja atau mengadu nasib secara mandiri di Kaltim, tentu akan disambut baik oleh masyarakat. Namun pemindahan melalui Program Transmigrasi tidak akan semudah itu, menimbulkan respon berbeda di tengah masyarakat,” ungkap Samsun, Selasa (1/8/2023).

Soal kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Kaltim di Bidang Pertanian, Samsun dengan tegas mengatakan, Petani di Kaltim tak kalah kemampuan dengan Petani dari luar Kaltim dan sudah memiliki lahan sendiri. Tak perlu “mengimpor” Petani dari luar.

Baca Juga:

• Kasus Bendungan Paselloreng, Kejati Sulsel Geledah Kantor BPN Wajo
• Didominasi Narkotika, Kejari Samarinda Musnahkan Ratusan Barang Bukti
• Belikan Sabu Dani, Abdullah Dihukum 5 Tahun Penjara

Samsun yang duduk di Fraksi PDIP Kaltim ini meminta, agar Badan Otorita IKN tak perlu khawatir terkait kebutuhan pangan. Dia memastikan, Petani Kaltim juga mampu untuk menyiapkan komoditas dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan sekitar IKN.

“Di Kaltim banyak Petani. Sudah ada lahannya. Tinggal Badan Otorita mengarahkan saja. Ayo Petani Kaltim tanam Padi, tanam Tomat, tanam Kacang. Kita tanam, nggak masalah,” tegas Samsun.

Samsun menegaskan lagi, seharusnya Badan Otorita IKN dan Pemprov Kaltim bisa memberdayakan Petani-Petani di Kaltim. Tidak sebatas bagi Petani di sekitar kawasan IKN, tapi juga di daerah penyangga dan sekitarnya. Sebab lahan di sekitar IKN juga terbatas dan sudah ditentukan untuk dibangun sebagai apa.

“Idealnya pemerintah harus punya dana dan lahan yang cukup untuk diberikan ke Transmigran. Jika konteksnya adalah kawasan IKN, menurutnya hal tersebut tidak bisa terealisasi. Karena peruntukan lahannya di IKN sudah jelas, adapun lahan, namun sedikit. Jadi berdayakan Petani di daerah penyangga, tinggal kontrak saja dengan Pemprov kaltim. Mau butuh apa. Petani Kaltim siap menyiapkan SDM-nya,” sambungnya.

Berkaitan dengan Transmigrasi, Samsun menjelaskan hal itu tidak gampang. Transmigran harus dijamin hidupnya dua tahun sampai mandiri. Jatah makan, kebutuhan rumah tangga.

“Mampu tidak pemerintah?” tegas Samsun.

Samsun menambahkan, rencana pemindahan 6 ribu warga Jogyakarta ke IKN ini bisa dibicarakan dan dipertimbangkan lagi. Sebab bisa ada potensi timbulnya konflik sosial di tengah masyarakat. (DETAKKaltim.Com)

Penulis:  LVL