Saran DPRD Tentang Orientasi Belanja Daerah Direspon Bupati Kutim
Ardiansyah : Orientasi Belanja Daerah Menjadi Perhatian Serius Pemda
DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR : Rapat Paripurna Ke-17 dengan agenda Pendapat Bupati atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021, digelar di Ruang Sidang DPRD Kutim, Selasa (21/6/2022).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni, dan dihadiri oleh 20 orang anggota Dewan. Turut hadir di antaranya Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, unsur Forkopimda, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pejabat eselon III lingkup Pemerintah Daerah Kutim.
Ketua DPRD Kutim Joni dalam sambutannya menuturkan, Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna sebelumnya merupakan pengejewantahan tugas-tugas DPRD sebagaimana yang diamanahkan dalam Perundang-Undangan.
Ia menegaskan, Pandangan Umum tersebut merupakan sebuah masukan yang positif guna menjalankan roda pemerintahan yang check and balance. Maka dalam hal ini, dapat diartikan sebagai penyambung lidah rakyat Kutim atas kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola anggaran TA 2021.
“Semoga Pandangan Umum Fraksi yang telah disampaikan, merupakan sebuah koreksi bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan masyarakat Kutim sejahtera bersama,†pungkas Joni.
Selanjutnya, Bupati Kutim Ardiansyah dalam menyampaikan jawaban Bupati mengucapkan terima kasih, dan mengapresiasi seluruh Fraksi DPRD atas persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.
Baca Juga :
- Asti Mazar, Wakil Ketua DPRD Kutim Dukung Raperda Perlindungan Perempuan
- Sekwan Definitif DPRD Kutim Diharapkan Tunjang Kinerja Wakil Rakyat
Ia menambahkan, saran terkait orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas dibandingkan belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi, akan menjadi perhatian serius bagi Pemda.
“Pemerintah Daerah akan terus menjunjung tinggi asas akuntabilitas dan transparansi, melalui program dan kegiatan pemerintah dalam rangka mewujudkan visi.†tandas dia.
Paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kutim tentang Pendapat Bupati atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. (DETAKaltim.Com)
Penulis: HB/ADV DPRD Kutim
Editor: Lukman
