Pesan Bupati Kutim Dalam Pelantikan Pengurus IKB NTT

DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR : Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Besar (IKB) Nusa Tenggara Timur (NTT) Kecamatan Kaubun, di BPU Kecamatan Kaubun, Kamis (23/6/2022).

Dalam sambutannya, Bupati meminta warga NTT di Kutim ikut andil dalam membantu pembangunan di wilayah itu.

Apalagi selama ini keharmonisan warga NTT dengan warga lain yang ada di Kutim juga sudah terjalin dengan baik, sehingga menurutnya, paguyuban tersebut akan menjembatani warga NTT dengan Pemkab setempat dalam membantu pembangunan.

“Meski paguyubannya baru dilantik, namun selama ini warga NTT sudah membaur dengan baik di tengah-tengah warga lain yang ada di Kutim. Untuk itu, saya minta peran serta warga NTT untuk ikut andil memajukan Kutim,” ujarnya.

Diungkapkan Ardiansyah, ia sangat menyambut baik dibentuknya paguyuban tersebut. Ini juga akan mempermudah Pemkab dalam menjangkau warga NTT, yang sudah lama menetap di Kutim dan ingin berpindah domisili.

Apalagi saat itu, ia menerima keluhan jika warga NTT yang ada di Kutim sangat kesulitan untuk mengubah domisili menjadi warga Kutim.

Baca Juga :

• “KOICA for Campus”, Kasmidi Harap Pelatihan Lahirkan Duta Kemanusiaan
• Pemilihan Duta Budaya, Kasmidi Ingin Putra Daerah Paham Budaya Kutim

Untuk itu ia meminta pengurus paguyuban terutama yang ada di Kecamatan Kaubun ini, untuk mendata ada berapa orang warga yang ingin mengubah domisili. Agar nantinya ia akan meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), untuk segera membantu.

“Melalui paguyuban ini nantinya pengurus dapat menyuarakan dan mengkomunikasikan kepada Pemerintah, berkaitan dengan apa saja yang menjadi kendala pihaknya. Apalagi ada yang mengeluh belum memiliki KTP Kutim,” ujarnya.

Selain itu, diungkapkan Ardiansyah, jika warga NTT masih berstatus warga NTT di KTP maka pihaknya tidak akan bisa menikmati fasilitas pemerintah yang sudah disediakan.

Ia mencontohkan, seperti fasilitas layanan kesehatan di Puskesmas yang semestinya gratis untuk masyarakat, justru tidak bisa dinikmati oleh mereka hanya karena perkara status di KTP yang masih bertuliskan sebagai warga NTT.

Karena menurutnya, sayang sekali upaya dan dedikasi warga NTT telah mengabdikan diri memberikan sumbangan pikiran dan tenaga tapi secara administrasi tidak bisa mendapatkan hak.

“Saya contohkan misalnya untuk mendaftar BPJS Kesehatan, kalau ada warga yang ingin mengikuti program tersebut yang memang kondisinya sangat tergolong tidak mampu, maka kita tidak bisa membantu karena status KTP bukan warga Kutim. Dan akhirnya hanya bisa dibayar secara pribadi,” jelasnya.

Ketua Umum IKB NTT Kutim Wilhelmus Wio Doi sangat berterima kasih, dengan sambutan positif dari Pemkab untuk paguyubannya itu.

Dengan adanya paguyuban tersebut, Wilhelmus berharap dapat menempatkan warga NTT sejajar dengan warga lain yang ada di Kutim.

Apalagi menurutnya, selama ini pihaknya terkesan masih dipinggirkan terutama dalam bidang ketenagakerjaan.

“Semua elemen masyarakat Kaubun asal NTT harus mulai bersatu padu bersma-sama, dan tidak boleh ada hal-hal yang memecah persatuan dan kesatuan kita.” tandasnya. (DETAKKaltim.Com)

Penulis: HB/ADV Diskominfo

Editor: Lukman