Rugi Tiap Tahun Sekitar Rp8 Miliar, DPRD Kaltim Minta Audit Internal Perusda MBS

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Jamkrida dan Perusahan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS), terkait kontribusi Perusda terhadap PAD Kaltim di Kantor DPRD Kaltim, Selasa (10/12/2019)

Dalam RDP, Ketua Komisi II Veridiana Huraq Wang mengatakan, dari sejumlah Perusda, MBS dinilai kurang memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah. Sementara anggaran daerah yang digelontorkan dalam penyertaan modal bagi MBS dinilai cukup besar.

Veri kemudian membeberkan, pada tahun 1996 MBS diberikan modal sebesar Rp5 Miliar dalam bentuk uang tunai. Tahun 2004 sebesar Rp27,5 Miliar berupa 4 unit Pesawat Terbang GA8 Airvan. Tahun 2008 Aktiva Hotel Grand Pandurata Jakarta yang berupa tanah, dan bangunan eks RSUD Balikpapan yang terbagi untuk tanah hotel sebesar Rp13 Miliar.

Lain lagi dengan perencanaan dan pengawasan sebesar Rp1,632 Miliar, pengadaan fasilitas hotel Rp4,910 Miliar, bangunan hotel Rp34 Miliar, dan tanah eks RSUD Balikpapan Rp114, 667 Miliar.

Direktur Utama Perusda MBS Agus Dwitarto mengatakan, alasan mengapa MBS belum bisa berkontribusi untuk PAD dan dinyatakan tidak maksimal, dikarenakan pihaknya mengalami kerugian pada unit usaha Hotel Pandurata yang terletak di Jakarta.

Agus mengakui, setiap tahun beban untuk pembiayaan PBB, asuransi dan penyusutan menjadi tanggung jawab pihak MBS. Akibatnya, MBS merugi hingga dikisaran Rp8 Miliar per tahun.

“Kami sudah menekan pihak pengelola hotel yakni Blue Sky untuk membayar beban PBB, angsuran dan penyusutan. Tapi mereka bersandar kepada kontrak perjanjian dari 2009 – 2018 sehingga MBS yang harus membayar,” terang Agus.

Menanggapi hal tersebut, politisi PDIP ini meminta kepada pihak MBS, agar melakukan audit internal. Hal itu diperlukan agar MBS mampu menekan kerugian yang dikatakan menjadi alasan tidak mampunya memberikan kontribusi kepada daerah.

Veri juga meminta MBS segera menyerahkan seluruh dokumen mengenai kerja dan program MBS, dimulai dari berdirinya MBS hingga saat ini.

“Kita minta semua dokumen MBS, dari awal sampai sekarang. Ini untuk mengevaluasi secara menyeluruh,” tutupnya. (DK.Com)

Penulis : Nina

Editor   : Lukman