Muncul Kasus HIV/AIDS, Anggota Komisi 4 DPRD Kaltim Bereaksi

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Kasus terindikasi penyakit Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome  (HIV/AIDS) dikabarkan meningkat di Kaltim. Menurut data grafik, Dinas Kesehatan Kaltim sampai tahun 2022 telah mencatat sebanyak 339 kasus untuk Kota Samarinda.

Meningkatnya kasus penyakit yang mengganggu kemampuan tubuh melawan infeksi, mengundang keprihatinan anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Puji Setyowati yang  mendengar hal tersebut.

Menurut Puji Setyowati, persoalan tersebut harus menjadi suatu perhatian bersama. Termasuk dari DPRD, dan Dinas/Instansi terkait di Kaltim dalam rangka pengawasan terhadap penyebaran kasus HIV/AIDS.

Kalau kasus saat ini meningkat cukup tajam, kata politisi Partai Demokrat ini, tentunya juga harus mencermati apakah yang baru ini disebabkan penduduk yang berubah. Atau perubahan perilaku di wilayah, karena saat ini banyak sekali urbanisasi masyarakat dari luar masuk ke dalam Kaltim.

“Atau angka ini merupakan kasus baru yang kemudian terlaporkan. Karena kemungkinan yang sakit itu bukan penduduk lokal, tetapi dua hal penyebab. Apakah penduduk asli atau bukan penduduk asli, yang jelas ini tidak boleh dibiarkan dan dianggap remeh,” tegas Puji beberapa waktu lalu.

Sementara untuk di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Dinas Kesehatan setempat telah mencatat sebanyak 37 kasus.  Puji mengungkapkan, kasus HIV/AIDS ini seperti jerami yang terbakar.

Baca Juga :

• Dikeluhkan, Pemasangan Pipa Gas Sanipah-Balikpapan Ditinjau DPRD Kaltim
• Wakil Ketua DPRD Kaltim Gelar Sosbang di SMAN 1 Samboja

“Ibaratnya seperti fenomena Gunung Es, kalau kita melihatnya sedikit 37. Itu adalah kasus yang orang berani melaporkan, atau kasus orang karena merasa sudah tidak enak badan akhirnya diperiksa dan ternyata terkena HIV/AIDS. Tetapi yang dikhawatirkan itu menggurita,” Jelas Puji yang terpilih dari Daerah Pemilihan Samarinda pada Pemilu Legislatif 2019.

Iapun menegaskan, sesegera mungkin informasi ini akan disampaikan kepada Komisi 4 dan akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim. Bagaimana memberikan informasi, termasuk turun langsung ke lapangan agar betul-betul mencari data yang konkret.

“Perlu juga Dinas terkait membuat perencanaan penanganan HIV/AIDS, karena jangan sampai kasus yang ada ini kemudian menggurita.” tandasnya. (DETAKKaltim.Com)

Penulis : Ij/Adv.DPRD Kaltim

Editor   : Lukman