Legislator PDIP Kutim “Serang” Pemkab, Sebut Aneh Investasi Naik Target PAD Turun

DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR : Memiliki lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang luas, Kutai Timur (Kutim) rupanya belum bisa mengambil manfaat dari hal tersebut. Bahkan kontribusi sektor Kelapa Sawit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim tidak sebanding dengan luas lahan yang dipakai. Untuk diketahui, luas Perkebunan Kelapa Sawit di Kutim mencapai 450 ribu hektare.

Bahkan luasan lahan itu yang dipakai oleh kebun yang berbasis korporasi. Ada 34 Perusahaan Sawit yang terdata, tapi sangat minim peranannya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim.

Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Faisal Rachman mengungkapkan hal tersebut. Ia menilai Pemkab Kutim harus bergerak cepat untuk mendorong sektor Kelapa Sawit, agar dapat berkontribusi pada PAD. Sebab selama ini cuan yang masuk kas daerah dari sektor ini, hanya sekira Rp30 Milyar saja.

“Itu sumbernya dari dana bagi hasil Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari Perkebunan itu,” ucap Faisal saat ditemui DETAKKaltim.Com, Rabu (22/6/2022).

Politisi PDI Perjuangan ini meragukan kepatuhan Perusahaan Sawit untuk membayar retribusi dan pajak daerah. Ia mencontohkan retribusi KIR kendaraan yang realisasinya di bawah Rp200 Juta. Padahal kendaraan milik Perusahaan Sawit sangat banyak berkeliaran. Bahkan tak jarang ada tudingan, kendaraan itu jadi biang rusaknya jalan di Kutim.

“Jadi sebenarnya ini potensi yang luar biasa jika Pemkab bisa menggali dengan benar,” tuturnya.

Contoh lainnya, beberapa bulan lalu Komisi 2 melakukan kunjungan ke Perkebunan Kelapa Sawit. Ada 4 perusahaan yang ditinjau mengenai retribusi dan pajak daerah. Hasilnya hanya ada 1 perusahaan yang patuh membayar pajak penerangan jalan non PLN.

Baca Juga :

• Asti Mazar, Wakil Ketua DPRD Kutim Dukung Raperda Perlindungan Perempuan
• Sekwan Definitif DPRD Kutim Diharapkan Tunjang Kinerja Wakil Rakyat

“Saya coba hitung kasar, jika semua perusahaan membayar dengan patuh maka pendapatan bertambah Rp10 Miliar per tahun,” ungkapnya.

Sehingga wajar menurutnya, PAD Kutim tidak pernah menyentuh angka Rp300 Milyar. Lantaran berbagai potensi masih belum digali dengan benar. Bahkan pada tahun ini target PAD yang bakal diserap hanya Rp179 miliar.

“Itu menandakan terjadi penurunan target PAD sekitar Rp31 Milyar dari tahun sebelumnya, yang mencapai RP 200 Milyar,” katanya.

Sementara pemerintah terus menggaungkan keberhasilan bertambahnya nilai investasi. Angka dari Rp3 Trilyun memang melonjak jadi Rp9 Trilyun tahun lalu.

Namun bagi Faisal, apakah investasi yang masuk ini bisa dijadikan pendorong kenaikan angka PAD. Hal itu yang harusnya disiapkan oleh Pemkab Kutim.

“Kan jadi aneh. Sementara investasi naik tapi target PAD kita malah turun.” tandasnya. (DETAKKaltim.Com)

Penulis: HB/ADV DPRD KUTIM

Editor: Lukman