Kasus Dugaan Pelanggaran Lingkungan, Hamsuri : Pesimis

DETAKKaltim.Com, BALIKPAPAN : Polemik dugaan pelanggaran lingkungan di sekitar kawasan konservasi  Teluk Balikpapan terus bergulir. Mantan Direktur Kawasan Wisata Lingkungan Hidup (KWPLH) Balikpapan Hamsuri menanggapi respon Pemkot terkait sengketa LH yang tak bisa diproses.

Disebutkan sebelumnya, sengketa yang dimasukkan belum bisa dilanjutkan mengingat obyek yang diperkarakan masih dalam urusan perdata dengan pihak lain. Meski sudah masuk tahap persidangan namun belum mencapai inkracht.

Soal perkara lainnya, dalam isi surat tidak disinggung,  mengenai subyek pelapor.

Mengenai hal ini Hamsuri pun pesimis. Perkara yang dilaporkan diprediksi akan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang jelas.

“Urusan ini sebenarnya bukan pada obyek perkara biasa seperti soal sebidang tanah biasa. Tetapi ini bicara Hutan Mangrove. Obyek itu adalah kawasan yang dilindungi oleh Negara, makanya ditetapkan sebagai areal hijau. Tidak mungkin ditetapkan sebagai areal hijau di RTRW tanpa adanya alasan yang mendasar. Ekosistem dan pertimbangan potensi keanekaragaman hayatinya dilihat,” terang pria bertubuh gempal ini.

Menurutnya, berdasarakan peta RTRW Kota Balikpapan Perda No 12 Tahun 2012 daerah itu masuk kawasan hijau.

Berita terkait : Kasus Dugaan Pelanggaran Lingkungan, Pemkot Dinilai Lamban  

“Pendapat kami saat ini penguasaaan dan pengelolaan areal tersebut ada pada PT KKT, dan menurut versi kami, areal tersebut masuk dalam areal hijau,” jelasnya beberapa hari lalu saat ditemui Wartawan DETAKKaltim.Com di Balikpapan.

Berita terkait : Dugaan Pengrusakan Teluk Balikpapan, Tiga Perusahaan Dilaporkan FPTB

Diluar itu, ia juga meminta agar Walikota Balikpapan berani bersikap. Jika salah, sanksi patut diberikan. Seperti ganti kerugian akibat perusakan Mangrove, Sungai dan Sempadan Sungai yang  ada dengan melakukan rehabilitasi lahan ataupun pencabutan izin operasi perusahaan yang terbukti melanggar.

“Tergantung tingkat kerusakannya,” tandas Hamsuri.   (Rsk)