Kadisnakertrans Kaltim Harap Pelatihan Kerja BLKI Masuk Anggaran Pendidikan

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Sangat disayangkan pelatihan kerja belum masuk dalam kategori anggaran pendidikan, sehingga berakibat belum bisa dianggarkan di 20 persen Anggaran APBD. Padahal paling tidak pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), bisa dianggarkan di 20 persen APBD tersebut.

Hal ini diungkapkan Suroto, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltim, kala ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/5/2022).

Seperti diketahui, Kaltim memiliki 2 Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) yakni BLKI di Kota Balikpapan dan BLKI Kota Bontang yang jelas membutuhkan anggaran.

“Namun dari informasi Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah beberapa waktu yang lalu ketika berkunjung ke Samarinda. Informasinya kemungkinan sudah keluar atau belum, nanti akan ada semacam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menyebutkan bahwa pelatihan-pelatihan seperti yang ada di BLKI, itu  masuk dalam kategori pendidikan,“ terang Suroto.

Karena kalau bisa masuk di 20 persen Anggaran Pendidikan, kata Suroto, itu nominal yang cukup besar. Sehingga bukan Dinas Pendidikan saja untuk 20 persen anggaran pendidikan tersebut, tapi di situ juga di dalamnya adalah Disnaker dalam hal ini adalah BLKI.

Baca Juga :

• Hasil Pertemuan Perwakilan Transmigran Palaran, Nilai Ganti Rugi Akan Dibahas Lagi
• Pembangunan Berbasis RT Diharapkan Pemkab Kukar Percepat Pemerataan

“Jadi kalau kita bisa mendapat, katakanlah misalnya 100 Milyar saja dari 20 persen anggaran pendidikan tersebut. Maka anak-anak yang bisa kita didik, kita latih untuk menjadi tenaga yang terampil setelah itu menjadi tenaga yang kompeten, jumlahnya juga akan semakin besar,” harapnya.

Menurutnya, hal ini seiring dengan kebutuhan tenaga kerja untuk Ibu Kota Negara (IKN) nantinya.

“Itu yang menjadi keinginan dan harapan saya sebenarnya, mudah-mudahan bisa cepat terealisasikan,“ tekadnya.

Terlebih kebutuhan akan tenaga kerja di IKN, menurut Suroto, secara keseluruhan sekitar 1,5 juta tenaga kerja.

“Kita kan tidak ingin anak-anak di Kaltim ini hanya menjadi penonton, melihat saja. Tetapi kita juga tidak ingin mereka, tidak kita bekali dengan keahlian dan kompetensi. Karena kita enggak bisa hanya berharap dari regulasi, untuk memprioritaskan putra daerah Kaltim di IKN,“ jelasnya.

Suroto melanjutkan, kita harus membekali mereka. Apalagi kalau ada sertifikat profesi, tentu  berbagai perusahaan membutuhkan itu. Karena dengan IKN maka akan banyak perusahaan  yang akan datang ke Kaltim, paling tidak ke Kota Balikpapan. Sehingga kesempatan kerja dan persaingan kerja akan turut menjadi besar. (Adv.Kominfo /DETAKKaltim.Com)

Penulis : @my

Editor  : Lukman