Insentif Nakes Nunggak, Ketua DPRD Harap Gubernur Kaltim Koordinasi Menkes
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Makmur HAPK mengaku mendapat laporan dari para tenaga kesehatan (Nakes), baik di Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota, maupun rumah sakit perihal tersendatnya pembayaran insentif.
“Saya dapat telpon dari tenaga kesehatan (Nakes). Mereka garda depan Covid. Sampai saat ini insentif mereka belum keluar,” ungkap Makmur saat dihubungi DETAKKaltim.Com, Jum’at (26/2/2021).
Menanggapi laporan bernada keluhan tersebut, Makmur meminta kepada Pemprov Kaltim untuk mengambil langkah-langkah solusi.
“Kata mereka dari Agustus sampai Desember 2020 belum keluar. Kami harap Pak Gubernur bisa koordinasi sama Menkes untuk hal ini,” tutur Makmur.
Makmur meminta masalah ini harus segera diselesaikan, karena tantangan kerja petugas kesehatan di lapangan selama pandemi Covid sangat luar biasa.
“Karena itu perlu ada perhatian khusus,” tegasnya.
Pemberian insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01/07/Menkes/278/2020.
Baca juga : Giliran Warga Bantuas “Banjiri†Anggota DPRD Kaltim Aspirasi Dalam Reses
Besaran dana insentif untuk Dokter Spesialis senilai Rp15 Juta per orang, Dokter Umum atau Dokter Gigi Rp10 Juta per orang, Perawat dan Bidan Rp7,5 Juta per orang serta tenaga medis dan lainnya Rp5 Juta per orang.
Sementara, insentif untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBKL-PP), Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Puskesmas dan Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Rp5 Juta atau setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya.
Untuk proses pencairan, dimulai dengan pengusulan, verifikasi, hingga pencairan insentif. (DK.Com)
Penulis : Zaki
Editor  : Lukman
