DPR Bontang Turun Tangan, 4 Bulan Kader PPKBK Belum Terima Insetif
Rusli : Alasan Tidak Ada Uang Itu Enggak Masuk Akal
DETAKKaltim.Com, BONTANG : Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Kaltim, menggelar rapat kerja terkait penundaan pembayaran insentif penyuluh kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) se-Bontang, Selasa (4/5/2021).
Komisi 1 turut menghadirkan Dinas Perempuan dan Keluarga Berencana untuk meminta penjelasan mengenai penundaan itu. Insentif kader PPKBK tersebut belum dibayar sejak Januari-Maret 2021.
Meski demikian, Komisi 1 yang memfasilitasi pertemuan tersebut akhirnya menuai titik terang. Pasalnya, para kader PPKBK dijanji dibayar sebelum lebaran. Artinya pemerintah hanya memiliki waktu kurang lebih sepekan.
“Seperti yang dibahas dalam rapat, para kader dijanji dibayar sebelum lebaran,” kata anggota Komisi 1 Rusli kepada DETAKKaltim.Com usai mengikuti rapat kerja.
Iapun memastikan akan memantau progres pembayaran, hingga terselesaikan. Politisi Partai Hanura itupun menyebut, pemerintah harusnya tidak ada alasan untuk tidak melakukan pembayaran, pasalnya anggaran sudah tersedia.
“Harus ada penekanan kalau tidak bisa dibayar. Alasan tidak ada uang itu enggak masuk akal,” sebutnya.
Ia juga meluruskan terkait isu yang berkembang belakangan ini, yakni adanya kader yang menerima pembayaran dobel. Rusli menegaskan hal demikian tidaklah benar.
“Kegiatannya berbeda-beda. Tapi pelaksanaannya dengan orang sama. Jadi bukan mendapat bayaran dobel,” tambahnya.
Diketahui, dari 514 orang kader PPKBK se-Bontang terdapat 300 orang yang dianggap melaksanakan kegiatan dobel, sehingga terjadi penundaan pembayaran insentif. (DK.Com)
Penulis : SY
Editor  : Lukman
