Dishut Kaltim dan Tim Pokja Terus Lakukan Pembinaan KTH

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Upaya pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran terus dilakukan, guna mendukung program Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan ijin Perhutanan Sosial (PS). Program Nasional ini memungkinkan masyarakat di daerah untuk mengelola kawasan hutan secara legal.

Untuk mencapai program tersebut maka diperlukan peran aktif seluruh pihak termasuk Organisasis Perangkat Daerah (OPD) terkait, karena banyak hal yang diperhatikan, sehingga program nasional tersebut menjadi langkah awal untuk pemerataan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Rulliana saat ditemui di ruangannya, Rabu (14/10/2020).

Menurut Rulliana, peran aktif Kelompok Kerja (Pokja) dan semua Organisasis Perangkat Daerah (OPD) terkait diharapkan bisa mempercepat pengembangan usaha perhutanan sosial, karena dalam pembangunan perhutanan sosial banyak hal yang harus diperhatikan, baik itu perbaikan infrastruktur maupun peningkatan kompetensi Kelompok Tani Hutan (KTH).

“Kita berharap peran aktif dari semua OPD maupun tim Pokja untuk mempercepat pembangunan perhutanan sosial, karena program ini akan membuat masyarakat sejahtera dan hutan lestari,” ujar Rulliana.

Lebih lanjut Rulliana menegaskan, saat ini pihaknya tengah fokus untuk melakukan pembinaan Kelompok Tani Hutan dengan memberikan materi-materi terkait peningkatan kapasitas dan kompetensi kelompok tani dalam mengelola hutan, hal itu dilakukan untuk menambah wawasan serta meningkatkan produksi kelompok tani sehingga bisa meningkatkan produksinya.

Baca juga : Dishut Terus Lakukan Sosialisasi Untuk Mencegah Karhutla

“Kami akan terus membimbing mereka untuk meningkatkan produksinya, apalagi saat ini lagi pandemi covid, pergerakan mereka dalam memasarkan hasil produknya terbatas, ditambah lagi dengan akses yang sulit dilalui, karena kita tahu kondisi infrastruktur di pedalaman Kaltim. Hal itulah yang menjadi fokus kami dan tim Pokja, bagaimana meningkatkan produksi, dan bagaimana memasarkan hasil produk dari petani itu, makanya Disperindakop juga dilibatkan,” tandasnya.

Hingga saat ini, program perhutanan sosial di Kalimantan Timur sudah mencapai 174 ribu hektare, dan tiap tahun Dishut Kaltim menargetkan 32 ribu hektare program perhutanan sosial. (DK. Com)

Penulis : Amin Gladis

Editor   : Lukman