DETAKKaltim. Com, SAMARINDA : Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim (Dishut) menargetkan capaian program Perhutanan Sosial sebanyak 32 ribu hektar per tahun, hal tersebut sesuai dengan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023.
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Alfaret Dapen Simbolon mengatakan, secara nasional ada 12,7 juta hektar areal hutan yang diperuntukkan untuk Perhutanan Sosial. Di Kaltim sendiri 660 ribu hektare potensi hutan untuk program Perhutanan Sosial dalam bentuk kemitraan.
“Untuk Hutan Tanaman Industri ada aturan yang mengatakan 20 persen dialokasikan untuk tanaman kehidupan masyarakat sekitar. Ini menjadi potensi untuk Perhutanan Sosial, di Kaltim ada 1,4 juta hektare HTI. Dari 1,4 juta kita ambil 20 persennya, berarti ada 660 ribu hektare yang bisa kita garap untuk perhutanan sosial. Kami berharap alokasi yang ditargetkan sebanyak 32 ribu hektare per tahun sudah diberikan hak pengelolanya pada masyarakat, makanya itu kita tuangkan dalam RPJMD,” ujar Kasi Pemberdayaan Masyarakat Hutan Alfaret Dapen Simbolon kepada DETAKKaltim.Com, Selasa (12/11/2019).
Kehadiran program Perhutanan Sosial ini menurutnya harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan, karena mereka diberikan keleluasaan dalam mengelola kawasan hutan.
“Sama dengan perusahaan, sama dengan HTI mereka diberikan konsesi Kehutanan dalam bentuk Perhutan Sosial. Mereka mengelola kawasan hutan sama dengan koorporasi yang ada, ini adalah peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam program tersebut,” jelasnya.
Hampir semua daerah-daerah kabupaten/kota di Kaltim sudah mulai menjalankan program Perhutanan Sosial, namun 2 kabupaten/kota yang masih belum mendapatkan program Perhutanan Sosial. Di antaranya Paser dan PPU, namun saat ini 2 kabupaten/kota itu masih mengurus perijinan. (DK.Com)
Penulis : Amin Gladis
Editor  : Lukman
