Bapemperda DPRD Balikpapan, Raperda Ketahanan Keluarga Dalam Penyempurnaan

DETAKKaltim.Com, BALIKPAPAN : Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan diketahui, penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketahanan Keluarga (KK) dalam proses penyempurnaan.

Raperda Ketahanan Keluarga (KK) ini dibentuk berdasarkan inisiatif DPRD Balikpapan, kemudian diajukan dalam menyikapi berbagai persoalan di dalam keluarga berkaitan dengan adanya tindakan asusila, yang sasarannya ada pada anak-anak dan perempuan.

Ketua Bapemperda Andi Arif Agung menyampaikan, pemerintah harus berperan lebih dalam rangka pemberdayaan lingkungan serta pengawasan terhadap persoalan dalam keluarga. Perda inilah yang akan nantinya dijadikan momentum regulasi.

“Kami melihat bahwa persoalan lingkungan sosial sebenarnya harus bisa diantisipasi dari hulunya, dalam hal ini keluarga,” ucap Andi Arif, Selasa (24/5/2022).

Menurut politisi Partai Golkar yang terpilih dari Dapil II Balikpapan Tengah ini, permasalahan Perda ini lebih kepada persoalan pengawasan, sosialisasi, serta edukasi. Jika dilihat dari aspek pembaca naskah akademik, sangat perlu dilakukan terobosan hukum.

Baca Juga :

• Komisi 4 DPRD Balikpapan Gelar RDP Bahas Pembangunan Rumah Sakit

• Rapat Bersama OPD, Ketua DPRD Balikpapan Sorot Serapan APBD Baru 30 Persen

Dalam penguatan supaya terwujud harmonisasi keluarga, pemerintah juga harus hadir dengan menggunakan sanksi ketika ada permasalahan seperti itu, hal ini sangat dirasa penting sekali dalam penguatannya.

Arief menyampaikan, nanti sanksinya berupa sanksi Tipiring seperti kerja sosial. Pihaknya juga memberikan kesempatan kepada DP3KB selama sebulan untuk membantu, dan konsolidasi mereka di bidangnya masing-masing.

Perda ini dinilainya penting, maka dari itu ia meminta DP3KB untuk memberikan masukan yang jauh lebih komprehensif, karena mereka yang lebih tahu tentang persoalan anak dan keluarga.

“Karena mereka jauh lebih paham, kita butuh referensi sebanyak-banyaknya. Jika itu dirasa lebih penting, kita akan masukkan dalam Pemerintahan Daerah.” tandasnya. (DETAKKaltim.Com)

Penulis : Roni S

Editor   : Lukman