APBD Kaltim 2023, Anggaran Pendidikan Rp3,4 Trilyun

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Pembangunan infrastruktur Pendidikan Menengah Atas di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih kurang, dapat dirasakan karena tidak merata. Ditandai dengan permasalahan yang terus terjadi setiap tahunnya, pada saat penerimaan Siswa baru.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud atau kerap disapa Hamas membeberkan jumlah bangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terhitung lebih kurang, dibandingkan dengan jumlah Sekolah Menangah Pertama (SMP).

Akibatnya, penerimaan siswa SMA/SMK terus menjadi momok permasalahan setiap tahunnya, yang harus terus dihadapi masyarakat.

“Ini menjadi tantangan sendiri bagi kita dan pemerintah. Terbukti SMA lebih sedikit daripada SMP. Setiap tahunnya, kita masih berkutat dengan persoalan penerimaan Siswa SMA,” ucapnya, di lantai 1 Gedung E Komplek DPRD Provinsi Kaltim, Selasa (24/1/2023).

Dilanjutkannya, dalam rangka menelusuri penyebab pasti terjadinya ketimpangan ini, DPRD Kaltim melakukan diskusi bersama Mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Mulawarman.

“Kita diskusi membahas terkait pengelolaan pendidikan dan anggaran. Sebenarnya dari program Magister dan Doktor itu memang mengetahui lebih dalam, bagaimana pengelolaan pendidikan dan anggaran yang benar,” tuturnya.

Legislator di Karang Paci kelahiran 1973 itu menambahkan, penganggaran untuk Sektor Pendidikan telah sesuai dengan aturan dan kebijakan Perundang-Undangan.

“Dari total APBD yang didapatkan, Pemerintah Provinsi memberikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Berarti dari Rp17,2 Trilyun itu, maka sekitar Rp3,4 Trilyun untuk dunia pendidikan. Ini cukup besar,” ungkapnya.

Baca Juga :

• Studi Banding, Banmus DPRD Kaltim Serap Ilmu Kedewanan DIY
• Kerap Rusak, Anggota DPRD Kaltim Ungkap Status Jalan Kubar-Mahulu

Akan tetapi, lanjut politisi Partai Golkar ini, anggaran tersebut tidak serta merta dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur. Melainkan untuk biaya operasional.

Maka dari itu, ia berharap agar ke depannya hal itu berbalik. Dan anggaran untuk infrastruktur pembangunan pendidikan, mendapatkan porsi yang lebih besar.

“Dari Rp3,4 Trilyun itu, paling kita cuma dapat Rp900 Milyar untuk pembangunan infrastruktur, harapannya mudahan terbalik. Penganggaran operasional ke depan itu lebih kecil dibandingkan penganggaran pembangunan infrastruktur pendidikan. Itu yang menjadi konsen kita saat ini.” tutup Hamas. (DETAKKaltim.Com)

Penulis : Lisa/Adv. DPRD Kaltim

Editor   : Lukman