Anggota DPRD Kaltim Sosbang Kepada Penyandang Disabilitas

DETAKKaltim.Com, KUTAI KARTANEGARA : Anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Ely Hartati Rasyid gencar melakukan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang). Kali ini Sosbang ditujukan kepada penyandang disabilitas di Kutai Kartanegara, yang terletak di Jalan Kemuning, Sukarame, Tenggarong, Senin (12/12/2022).

Ely mengungkapkan, Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyandang Disabilitas sudah dimiliki Provinsi Kalimantan Timur. Telah banyak juga masyarakat yang mengetahuinya.

“Kita juga masif melakukan sosialisasi, bahwasannya penyandang disabilitas memiliki hak yang sama atas fasilitas dari pemerintah, dalam membantu menopang kehidupan melalui Perda Penyandang Disabilitas,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kaltim ini.

Hal itu menjadi alasan pihaknya kali ini untuk melakukan sosialisasi, namun dengan tema Wawasan Kebangsaan. Empat pilar kebangsaan Indonesia yang disampaikan menyangkut Pancasila, NKRI, UUD 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika.

Ely yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara menyebutkan, saat kedatangan pihaknya menekankan pehamanan kepada Sila Pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini lantaran sering menerima informasi, banyak penyandang disabilitas yang belum mengenal Tuhannya.

“Ada yang pas ditanya siapa Allah itu dan ada berapa? Kemudian ada yang menjawab lima dan segala macam,” ulas Ely.

Baca Juga :

• Kejati Kaltim Dilaporkan, Diduga Hambat Penyelesaian Tipikor Royalti Batubara
• KPK Anugerahkan Penghargaan 6 Satuan Kerja di Kejaksaan RI

Sehingga berangkat dari situ, karena ia berada di Komisi 4 Bidang Pendidikanpun mencoba memberikan pemahaman. Jika Pemerintah Provinsi Kaltim sebetulnya tidak menutup mata dan menyediakan beasiswa pendidikan “Kaltim Tuntas”, yang dapat diakses melalui website kaltimtuntas.go.id. Artinya penyandang disabilitas memiliki hak akses yang sama.

Kata Ely, sebelumnya pihaknya Komisi 4 sudah pernah menganggarkan untuk penyaluran alat bantu terhadap penyandang disabilitas.

“Dan ternyata memang belum maksimal. Setelah mendengar juga dari pendidik disabilitas, bahwa penyandang membutuhkan alat bantu yang spesifik. Maka perlu pendataan ulang,” tukas Ely.

Harapannya, Undang-Undang pemenuhan hak disabilitas itu peru benar-benar dimaksimalkan di Benua Etam.

“Itulah yang saya lagi-lagi mendorong melalui Dinas Sosial, wajib untuk mendata kemudian baru tahu tersampaikan tidak hak-hak itu tadi.” pungkas Ely. (DETAKKaltim.Com)

Sumber : Rilis

Editor   : Lukman