Aktivis Kaltim Serukan Batalkan Ibu Kota Baru, Alihkan Dananya Subsidi BBM
Buyung : Maka Dengan Ini Kami Mendesak
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menuai aksi protes dari berbagai kalangan di Tanah Air, tidak terkecuali di Kalimantan Timur (Kaltim).
Penolakan kenaikan harga BBM tersebut bukan hanya disuarakan Mahasiswa Kaltim pada sebuah aksi unjuk rasa, namun juga diprotes sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang cukup punya nama di Kaltim.
Dalam pernyataan bersama melalui rilis Pers yang disampaikan Buyung Marajo kepada DETAKKaltim.Com, Kamis (8/9/2022), LSM Jatam Kaltim, POKJA 30, LBH Samarinda, dan Walhi Kaltim mengatakan Presiden Joko Widodo menghilangkan subsidi BBM namun tetap membangun IKN.
Sepanjang menjabat sebagai Presiden RI, Joko Widodo telah menaikkan harga subsidi BBM sebanyak 7 kali. Pada pengumuman Sabtu 3 September 2022 lalu, Joko Widodo memutuskan mengubah harga Solar subsidi menjadi Rp6.800 per liter, Pertalite menjadi Rp10.000 per liter, dan Pertamax Rp14.500 per liter.
“Secara sederhana, kenaikannya berkisar Rp1.700-2.550 per liter. Kenaikan harga ini menyebabkan, salah satunya adalah kenaikan otomatis harga bahan pokok di seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Timur,†kata Buyung dari POKJA 30.
Pada 2022, lanjut Buyung, Indonesia menganggarkan belanja BBM sebesar Rp502 Triliun. Angka ini adalah 2,5 kali lipat lebih tinggi dari anggaran tahun 2021, sebesar 188 triliun rupiah. Namun, di tengah kondisi yang terjadi saat ini, Joko Widodo tetap melangsungkan pembangunan mega proyek Ibu Kota Baru Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
BERITA TERKAIT :
Padahal selama ini, mega proyek IKN bukan hanya sudah membungkam dan merampas ruang hidup dan makam-makam keramat Masyarakat Adat Suku Balik di sana. Namun juga telah menguntungkan para penguasa lahan, di atas 256 ribu hektar luas IKN terdapat 162 konsesi.
Mulai konsesi komersil Kehutanan, Perkebunan, Sawit hingga Batubara yang dimiliki oleh para oligarki seperti Hashim Djojohadikusumo saudara kandung Prabowo Subianto, Sukanto Tanoto hingga Luhut Panjaitan dan Reza Herwindo, anak dari Setya Novanto (Laporan Ibukota Baru Buat Siapa, 2019)
Selain itu, lanjut Buyung, mega proyek IKN juga akan menguras dana publik yang berada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), padahal dana ini seharusnya digunakan untuk kebutuhan rakyat, terutama dimasa genting seperti saat ini, saat terjadi kenaikan harga energi.
Pada Sidang Paripurna untuk membahas Rancangan APBN 2023, Joko Widodo menyebutkan bahwa mega proyek IKN akan menggunakan dana yang berasal APBN, untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan sebesar 19% dari total ongkos pembangunan Rp486 Trilyun.
Artinya, akan ada Rp97 Trilyun dana yang berasal dari APBN untuk mega proyek ini. Kebijakan ini jelas semakin memperparah krisis yang dihadapi oleh masyarakat, salah satunya akibat kebijakan untuk menaikkan harga BBM.
Melihat dari kebutuhan belanja BBM tahun 2022, maka dengan kesediaan anggaran sebesar Rp97 Trilyun ini justru dapat mengurangi belanja negara untuk BBM sebanyak hampir 20%.
Sebagai simulasi, jelas Buyung lebih lanjut, jika dari besaran 19% dari total APBN yang akan digunakan adalah Rp97 Trilyun itu jika dibelanjakan untuk BBM jenis Pertalite dengan harga Rp10.000/liter maka akan tersedia 9,7 miliar liter Pertalite.
Dengan jumlah yang sebanyak ini, jika dibagikan kepada 273,5 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini maka masing-masing penduduk mendapatkan 34,5 liter secara gratis, ini setara dengan mengisi tangki bahan bakar sepeda motor Honda Merk Supra sebanyak 8-9 motor.
Sedangkan, jika 9,7 miliar liter Pertalite dibagikan kepada seluruh penduduk Kalimantan Timur yang berjumlah 3.849.832 jiwa masing-masing orang mendapatkan 2.519,60 liter. Sehingga jika masing-masing penduduk Kalimantan Timur menggunakan sepeda motor dengan penggunaan Pertalite rata-rata 4 liter/hari, maka dalam waktu 1,7 tahun mereka dapat mengendarainya secara gratis, bebas tanpa mengeluarkan Uang BBM.
“Maka dengan ini kami mendesak agar Joko Widodo selaku pemegang kuasa pemerintahan tertinggi di Indonesia, untuk menghentikan dan membatalkan segala proyek IKN dan mengalihkan seluruh pendanaannya untuk mensubsidi masyarakat,†tegas Buyung.
Karena jika dana tersebut terus dikucurkan untuk mega proyek IKN, lanjut Buyung, hanya akan menguntungkan Oligarki penguasa lahan dan mengongkosi pelanggaran hak asasi manusia di sana.
“Dana publik dalam APBN seharusnya dikembalikan untuk kebutuhan dan kegentingan saat ini, yakni mensubsidi bahan bakar kendaraan rakyat. Dengan cara inilah, pengurus negara seharusnya dapat melindungi masyarakat dari krisis ekonomi dan sosial.†tandasanya. (DETAKKaltim.Com)
Sumber : Rilis
Editor  : Lukman
