Warga Keluhkan Aktivitas Tambang, Wakil Rakyat Tawarkan Diri Memfasilitasi

DETAKKaltim.Com, KUTAI KARTANEGARA : Warga Dusun RT 03, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara, keluhkan aktivitas Pertambangan Batubara milik PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN).

Keluhan warga itu muncul lantaran aktivitas perusahaan disebut dituding telah menimbulkan persoalan, yang menyebabkan kehilangan sumber air bersih dan warga kerap diganggu hama hutan (Monyet).

Syahruddin, salah satu warga mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya memiliki kebun buah-buahan biasa menikmati hasil berlimpah hingga bisa menjualnya. Namun ini berbeda sejak kehadiran PT ABN.

“Sekarang, jangankan ada buahnya, semua habis diserang Monyet dan hama hutan lainnya. Karena habitat mereka terganggu akibat beroperasinya PT ABN,” kata Syahruddin.

Syahruddin menyebutkan, sejak bujangan lalu menikah dan kini anaknya telah berada di bangku kuliah, tidak ada gangguan hewan hutan meski ada banyak hutan.

“Setelah masuknya PT ABN hutan habis, habitatnya juga habis. Bahkan Monyet sampai melompat ke kos-kosan warga,” kata Syahruddin.

Menurut Syahruddin, persoalan ini kerap disampaikan juga kepada PT ABN. Namun mereka justru balik bertanya tentang keberadaan kebun, dan mengatakan sudah mengeceknya.

“Mestinya pihak PT ABN setelah mengetahui hal itu, bisa memiliki kebijaksanaan baik tetapi malah berbahasa demikian. Begitu juga dengan sumur yang kering. Warga sekarang hanya berharap pada air hujan yang ditampung, dan diberi obat agar bisa digunakan,” ungkap Syahruddin.

Baca Juga :

• 4 Terdakwa Kawasan Berikat Divonis Bersalah, Leslie Dihukum 13 Tahun Penjara
• Vonis Lepas Henry Surya, Ketut: Kekeliruan Hakim Dalam Menerapkan Hukum

Menanggapi keluhan warga tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara Muhammad Samsun meminta agar perusahaan pemegang IUP PKP2B jangan sampai terus-terusan merugikan rakyat.

Politisi PDI Perjuangan yang getol memperjuangkan kepentingan masyarakat ini juga menegaskan, perusahaan yang sudah diberi kontrak PKP2B oleh Pemerintah Pusat di daerah, seyogianya mau bekerja sama dan mau memperhatikan kondisi masyarakat daerah.

Supaya masyarakat juga merasakan dampak positif atas kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut, yang bukan hanya sekedar mengeruk hasil alam di Kaltim terutama di Sanga-Sanga.

“Wajar kalau masyarakat kali ini banyak menuntut, terkait dengan bantuan dan juga hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat daerah. Saya siap fasilitasi, selagi untuk kepentingan rakyat.” tegas Samsun menandaskan, Selasa (31/1/2023) . (DETAKKaltim.Com)

Penulis : LVL/Adv.DPRD Kaltim