Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Tanggapi Musrenbang

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Belum lama ini Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kaltim 2019-2023, dan RKPD Kaltim tahun 2020 telah digelar oleh Pemprov Kaltim. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Baharuddin Demmu, juga angkat bicara soal hasil pembahasan musyawarah tersebut.

Menurutnya, Pemprov Kaltim harus fokus pada pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Ada sejumlah poin prioritas pembangunan untuk Kaltim, salah satunya penguatan koneksi antar daerah dan IKN. Namun, Baharuddin berpendapat bahwa hasil Musrenbang Kaltim tak tepat jika berpaku pada pembangunan IKN.

“IKN itu kan otoritas sendiri, dan itu diurus pusat dari segi pendanaan dan lain-lain. Kita harus fokuskan kebutuhan rakyat di Kaltim. Usulan itu kan tahapan dari Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten, Kota, lalu ke Provinsi,” ungkap Bahar sapaan akrabnya kepada DETAKKaltim.Com, Jum’at (30/4/2021).

Politisi dari Fraksi PAN itu berharap, apa yang menjadi skala prioritas pembangunan dalam Musrenbang Kaltim berasal dari kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Bahar, pembangunan IKN mempunyai otoritas sendiri dari Pemerintah Pusat.

“Karena itu yang saya kira menjadi sangat penting. Kalau urusan IKN bukan saya tidak setuju, tapi persoalannya adalah urusan IKN ini kan sudah ada otoritasnya sendiri, baik dari segi pendanaan dan lain-lain,” tambahnya.

Target-target pembangunan yang diinginkan Pemprov Kaltimpun dinilai masih banyak yang belum tercapai. Contohnya, sejumlah fasilitas gedung sekolah yang belum terbangun, jalan rusak, sampai masalah Sektor Pertanian.

“Masalah jalan Provinsi kan lebih banyak yang rusak. Lalu program untuk petani-petani kita juga tidak muncul. Bahkan di LKPj tahun 2020, hasil produksi pangan kita malah menurun,” terangnya.

Pengembangan sektor jalan-jalan pertanian rakyat dan jalan Provinsi sudah jelas tertera di RPJMD. Menurutnya, hal tersebut sudah sejak lama menjadi komitmen Pemprov.

Diapun meminta Pemprov Kaltim agar hasil Musrenbang melalui RPJMD, bisa fokus untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Dibarengi tahapan yang sesuai berdasar kepada usulan rakyat pula, jangan sampai ada usulan yang hilang tiba-tiba.

“Ini kan bisa jadi. Atau tidak diusulkan Kabupaten dan Kota tiba-tiba muncul di Musrenbang Provinsi. Kecuali kalau itu penting, seperti terjadinya bencana kan memang harus ditanggulangi. Jangan sampai ada hal-hal yang melenceng dari situ.” tandas Bahar. (DK.Com)

Penulis : Adt

Editor   : Lukman