Terdakwa Kasus Pajak Banding, Kecewa Putusan Majelis Hakim

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Kecewa dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, Terdakwa Muhammad Noor Bin Sudirman nomor perkara 595/Pid.Sus/2021/PN Smr mengajukan upaya hukum Banding, Jum’at (19/11/2021).

Sebagaimana yang disampaikan Saur Oloan Hamongan Situngkir Penasehat Hukum (PH) Terdakwa Muhammad Noor, hari ini menandatangani Akta Permintaan Banding.

“Kami dari Kuasa Hukum MN menyampaikan bahwasanya kami menandatangani Akta Permintaan Banding hari ini, hari Jum’at,” kata Saur yang didampingi Tumpak Parulian Situngkir, dan Maringan Situngkir saat memberikan keterangan kepada DETAKKaltim.Com di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Samarinda sekitar Pukul 16:30 Wita, beberapa saat setelah menandatangani Akta tersebut.

Saur menyampaikan alasan pengajuan Banding kliennya. Setelah menerima berkas Salinan Putusan sehari sebelumnya, dan menyampaikannya kepada principal (Muhammad Noor). Ada beberapa hal yang menjadi kekecewaan pihaknya, salah satunya terkait Putusan Majelis Hakim.

“Tanggal 12 November Majelis sudah bermusyawarah dan memutuskan, padahal 15 16 masih sidang. Tanggal 15 mengajukan Replik, tanggal 16 baru Tanggapan (Duplik) dari kami,” jelas Saur seraya menunjukkan isi Salinan Putusan Majelis Hakim.

Terhadap hal itu, ia mengatakan patut diduga Majelis Hakim tidak membaca Tanggapannya karena tanggal 12 sudah Putus.

“Memang dibacakannya (Putusannya) tanggal 17, cuma yang menjadi kekecewaan kami. Dua kali sidang kami itu, bagaimana nasibnya. Itu yang menjadi kekecewaan,” kata Tumpak menambahkan keterangan Saur.

Secara materi, kata Tumpak, akan disampaikan melalui memori Banding. Namun kekecewaannya, ia sampaikan lewat media secara langsung.

Iapun menengarai, Dupliknya atas Replik JPU ditolak semua karena perkara telah diputus tanggal 12 November 2021.

Saur masih mempertanyakan tentang Putusan yang diambil tanggal 12 tersebut. Apakah pagi, siang, atau sore. Karena tanggal 12 November sebelum Shalat Jum’at, itu masih sidang penyampaian Pledoi atas Tuntutan JPU.

“Apakah setelah Pledoi, apakah sebelum Pledoi. Saya kurang tahu, saya ndak berani berasumsi,” kata Saur.

Terkait keberatan PH Terdakwa tersebut, Rakhmad Dwi Nanto selaku Humas PN Tipikor/HI Klas IA saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa dirinya tidak dapat menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan materi pokok perkara.

“Terlebih terhadap Putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap/inkracht van gewijsde, dan mempersilahkan PH Terdakwa untuk melakukan upaya hukum Banding yang nantinya perkara tersebut akan diadili lebih lanjut oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini adalah PT Samarinda,” jelasnya, Minggu (21/11/2021) malam.

 

BERITA TERKAIT :

• Kasus Faktur Pajak, Terdakwa Noor Dihukum 2 Tahun Penjara
• Terjerat Tindak Pidana Perpajakan, Heri Dihukum 2 Tahun 8 Bulan Penjara

Terdakwa Muhammad Noor divonis bersalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang diketuai Nyoto Hindaryanto SH didampingi Hakim Anggota Yulius Christian Handratmo SH dan Jemmy Tanjung Utama SH MH, Rabu (17/11/2021) sore.

Dalam amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Muhammad Noor Bin Sudirman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut.

Terdakwa Muhammad Noor kemudian dihukum pidana penjara selama 2 tahun, dan pidana denda 2 x Rp4.351.137.522,00 = Rp8.702.275.044,00 diperoleh dari nilai kerugian pendapatan negara sebesar Rp6.526.706.305,00 dikurangi dengan fee/upah, berdasarkan kesepakatan kerugian pada pendapatan negara yang timbul akibat dari perbuatan turut serta melakukan, yang telah dilakukan oleh Saksi Heri Susanto Bin Kasiman pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2015 senilai Rp2.175.568.783,00.

Sebagaimana keterangan Ahli Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara Nur Fathoni SE SST Ak MEc Dev MPP, sehingga menjadi Rp6.526.706.305,00 – Rp2.175.568.783,00 = Rp4.351.137.522,00.

Apabila terdakwa tidak membayar sisa denda dalam waktu 1 bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda.

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 bulan.  (DETAKKaltim.Com)

Penulis : LVL