Tapal Batas Kutim – Berau Belum Jelas Disorot Legislator Kaltim

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Permasalahan batas wilayah yang terjadi antara Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Kabupaten Berau, hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Kendati kedua pimpinan dari dua Kabupaten tersebut telah melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Agil Suwarno yang berasal dari daerah pemilihan Bontang- Kutim- Berau dan juga sebagai anggota Komisi 1 ikut angkat bicara soal tapal batas Kutim-Berau itu. Dia bahkan mengaku sudah melakukan komunikasi di pemerintah setempat.

“Terakhir saya sudah melakukan komunikasi dengan pihak Pemkab Kutim, memang itu menjadi program utama mereka untuk menyempurnakan batas Kabupaten,” ucap Agil ketika dikonfirmasi awak media DETAKKaltim.Com, Selasa (25/5/2021).

Lebih lanjut Agil mengatakan, dalam waktu dekat ini ia akan mengusulkan ke Komisi 1 DPRD Kaltim untuk menjadwalkan penyelesaian persoalan tersebut.

“Minimal batas Kabupaten kapan tuntasnya, kemudian apa saja kendala sehingga sampai saat ini kenapa sampai berlarut-larut,” ucap anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Agil juga menyampaikan, mengenai permasalahan batas wilayah sudah menjadi keluhan masyarakat saat dirinya melakukan reses beberapa waktu lalu di Kutim dan Berau.

“Kami juga akan meminta bantuan dari Biro Pemerintah dan Hukum Provinsi untuk memastikan tugas itu.” tandasnya.

Persoalan tapal batas Kutim-Berau ini juga menjadi pembahasan anggota legislative Kutim, Apansyah salah seorang anggota DRPD Kutim meminta kepada pemerintah untuk serius menangani tapal batas antar Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten.

Anggota DPRD dari Komisi B itu menyebutkan, pada poin 4 dalam laporan rangkuman hasil kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, terdapat fokus dalam penyelesaian penetapan tapal batas di wilayah Kutim.

Menurutnya, penetapan tapal batas yang belum jelas berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah (PAD), dan kebutuhan peruntukan potensi suatu wilayah.

“Kita prihatin terhadap tapal batas wilayah Kutim yang belum jelas dari antar Desa, Kecamatan, bahkan Kabupaten. Bahkan sampai hari ini yang masih berseteru adalah tapal batas dengan Kabupaten Berau,” ujar Apansyah saat dikonfirmasi DETAKKaltim.Com, Jum’at (21/5/2021).

Berita terkait : Legislator Berkarya Minta Pemerintah Serius Tangani Tapal Batas Kutim

Untuk itu, politisi dari Partai Berkarya ini yang juga membidangi permasalahan pemetaan meminta kepada pemerintah, untuk serius menangani polemik tapal batas wilayah di Kutim.

“Pemerintah harus segera menyelesaikan terkait permasalahan tapal batas ini, yang mana telah tertuang dalam laporan hasil kerja Bapemperda DPRD tentang rancangan awal (Ranwal) RPJMD tahun 2021-2026,” jelasnya.

Permasalahan tapal batas sangat riskan menimbulkan masalah di masyarakat, kata dia lebih lanjut, apalagi di daerah yang disengketakan terdapat sumber daya alam seperti Tambang, Perkebunan, dan lain sebagainya. (DK.Com)

Penulis : adt

Editor   : Lukman