Sempat Bentrok, Mahasiswa dan Dosen Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Ribuan Mahasiswa dari berbagai Kampus di Samarinda, Kalimantan Timur, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda Senin (23/9/2019).
Aksi ternyata tidak hanya melibatkan Mahasiswa, namun beberapa Dosen juga ikut ambil bagian dalam aksi besar-besaran yang diawali dengan berjalan kaki dari Islamic Center menuju kantor Wakil Rakyat Kaltim tersebut.
Aksi yang awalnya berlangsung damai tiba-tiba memanas, beberapa massa aksi terlihat melemparkan atribut ke arah petugas, dan aksi pelemparan tersebut dibalas dengan tembakan gas air mata oleh petugas.
Kericuhan sempat mereda setelah kedua belah pihak menahan diri, namun selang beberapa saat situasi kembali memanas. Massa aksi yang berusaha masuk halaman Kantor DPRD terus menggoyangkan pagar, petugaspun tidak tinggal diam. Mereka menyemprotkan Water Cannon ke arah massa, beberapa massa terlihat jatuh pingsan di lokasi, mereka kemudian dievakuasi oleh tim kesehatan dari PMI.
Humas aksi Sayid Hasyim mengatakan, aksi ini sebagai bentuk protes terhadap anggota DPR yang telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK. Aksi yang dilakukan di DPRD Kaltim ini yakni meminta sikap dari wakil-wakil rakyat di Karang Paci untuk menolak hasil rancangan atau revisi UU KPK.
“Wakil rakyat harus mewakili aspirasi rakyatnya, KPK adalah hasil reformasi. KPK harusnya dikuatkan bukan dilemahkan, Poin-poin yang kami tolak dalam Undang-Undang. Contohnya kewenangan-kewenangan yang harusnya leluasa sekarang malah dibatasi, dan yang membuat itu adalah wakil rakyat. Mereka ini wakil rakyat atau wakil rampok, apapun yang dilakukan KPK harus lapor ini, lapor itu dan sebagainya,” kecam Sayid Hasyim di sela-sela aksi.
Selain itu, Mahasiswa juga menolak kembali ke rezim Orde Baru (Orba), menurutnya rancangan Undang-Undang KUHP yang dibuat oleh DPR berpotensi kembali ke rezim Orba.
“Kami juga menolak RUKUHP, orang yang memberikan kritik dianggap fitnah, dan dikatakan pencemaran nama baik dan bisa di tangkap. Padahal ini negara demokrasi, kami menolak keras kembali ke rezim Orba,†pungkasnya. (Gladis)
