Rapat Paripurna, Fraksi DPRD Balikpapan Sorot Penurunan Anggaran

DETAKKaltim.Com, BALIKPAPAN : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota  Balikpapan menggelar Rapat Paripurna dalam agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020.

Rapat Paripurna berlangsung melalui Video Conference di Ruang Rapat Gabungan Gedung DPRD Balikpapan, Senin (7/9/2020).

Enam Fraksi DPRD Balikpapan hadir menyampaikan pandangan umum, Fraksi Golkar, PDIP, Gerindra, PKS, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gabungan Include PKB.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle menyampaikan,Ffraksi Golkar dan PDI Perjuangan menyoroti tentang masalah pajak dan pajak retribusi, juga penyertaan modal PDAM dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), juga mengenai pendidikan.

“Ada beberapa anggaran. Direncanakan sebesar Rp 2,53 Triliun, akhirnya turun pasca refocusing, dan Fraksi Gerinda juga mempertanyakan tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dana tersebut, terhadap anggaran penyertaan modal PDAM maupun BPD,” ungkapnya.

Penyertaan modal disampaikan di sana, kata politisi Partai Geridra ini, diminta secara akuntabilitas dan penjelasan lebih detail kepada masyarakat umum Balikpapan.

“Begitu juga dengan Fraksi PKS, tentang Bantuan Sosial (Bansos), digelontorkan sebesar Rp45,6 Miliar dipertanyakan kepada pemerintah kota bagaimana akuntabilitasnya,” ujarnya.

Fraksi Demokrat menyoroti tentang penanganan Covid-19, lanjutnya, seharusnya dengan anggaran cukup besar, tingkat efektivitas terhadap penanganan Covid-19 harusnya bisa berbanding lurus, tidak meningkat tajam.

“Dengan pandangan umum fraksi-fraksi telah disampaikan itu, mudah-mudahan pekan depan Wali Kota bisa memberikan jawaban sebelum Raperda ditetapkan menjadi Perda,” harapnya.

Baca juga : Bahas PDAM, Rapat Paripurna DPRD Balikpapan Sorot Penjelasan Wali Kota

Angkanya, kata dia, sudah disampaikan pemerintah kota. Dengan pendapatan semula direncanakan Rp2,53 Triliun akhirnya turun menjadi Rp2,027 Triliun. Artinya ada 2,20 persen lebih, asumsinya kurang lebih Rp500 Miliar turun,” bebernya.

Penurunan itu, lanjut Sabaruddin, diminta penjelasannya oleh fraksi-fraksi. karena trennya semua terakumulasi, baik itu pendidikan dan banjir.

“Dengan meningkatkan pajak, dana yang turun bisa dioptimalkan kembali,” tandasnya. (DK.Com)

Penulis : Roni S

Editor   : Lukman