Ormas Minta Bupati Kukar Tindak Tegas Oknum Penambang Koridor

DETAKKaltim.Com, KUTAI KARTANEGARA : Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) mendatangi Kantor Bupati Kukar menuntut agar Bupati menindak tegas para oknum penambang ilegal di wilayah Kabupaten Kukar, Senin (10/8/2020).

“Aksi ini dilakukan agar Bupati Kukar menindak tegas oknum penambang ilegal atau penambang koridor di wilayah Kukar, karena sejauh ini Bupati Kukar dinilai melakukan pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal kurang lebih dalam kurun waktu 4 tahun terakhir,” kata Jimmy, Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Kukar saat dimintai keterangannya terkait aksi tersebut.

Menurutnya, hal itu sangat merugikan Negara dan dapat merusak lingkungan yang berdampak terhadap terjadinya bencana alam seperti banjir.

Hal senada juga dikatakan Apriadi, Ketua Gabungan Anak Kalimantan Bersatu (GARDA) Kabupaten Kukar yang juga ikut menyuarakan agar Bupati Kukar menindak tegas para pelaku penambang Ilegal/koridor di wilayah Kukar.

Ia berharap dengan adanya aksi ini, Pemerintah Kabupaten Kukar terkhusus Bupati Kukar bisa merespon dan bisa mengambil kebijakan untuk menyelamatkan kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Kukar, dari para penambang Batubara ilegal/koridor yang tidak bertanggung jawab.

Terkait adanya aksi tersebut , Bupati Kukar melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan Taufik Hidayat mengajak perwakilan Ormas untuk melakukan diskusi. Dalam diskusi tersebut Taufik Hidayat mengatakan, diakuinya setiap tahun di beberapa kecamatan di wilayah Kukar selalu ada oknum penambang Batubara ilegal/koridor.

Baca juga : Kapolsek KP Samarinda Tegaskan Tidak Ada Penumpang Saat Mobil Tercebur

Untuk melakukan tindakan, kata Taufik, pihak Pemerintah Kabupaten Kukar terkendala terkait kewenangan, karena sejauh ini untuk kewenangan pemberian Izin terkait tambang Batubara adalah pihak Pemerintah Provinsi.

Terkait adanya aksi tersebut, Taufik Hidayat mengapresiasi dan menurutnya ini merupakan sebuah masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kukar.

“Hal ini nantinya akan dibicarakan dengan pihak terkait untuk mencari solusinya,” kata Taufik menandaskan. (DK.Com)

Penulis : DK5

Editor   : Lukman