Mendagri Soroti Penyaluran Dana Pilkada Kutim Belum 100 Persen

DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR : Sorotan tajam Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal penyaluran dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kutai Timur yang belum mencapai 100 persen pada Juli 2020 ini, pada acara Rapat Koordinasi Pilkada Serentak di Balikpapan langsung ditanggapi Plt Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang, Sabtu (18/7/2020).

Ia yang baru mendapat surat penugasan sekitar sepekan lalu, mengaku baru tahu soal posisi kas daerah, setelah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kutai Timur. Sebelumnya, ia tidak pernah terlibat dalam anggaran, karena bukan bagian dari tim anggaran daerah.

Meski demikian, Kasmidi memastikan, segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu transfer pusat masuk ke kas daerah.

“Itulah mengapa Kamis (16/7/2020) kemarin, saya menggelar rapat evaluasi bersama seluruh Kepala SKPD dan Kepala Bagian di lingkungan Setkab Kutim. Untuk mengetahui posisi dan serapan anggaran. Ternyata ada SKPD yang serapannya sudah 90 persen, ada pula yang baru 10 persen. Terjadi ketimpangan, padahal harusnya seimbang,” ungkapnya.

Diakui, saat menerima jabatan Plt, ia baru mengetahui kondisi kas daerah yang hanya menyimpan anggaran Rp18 Miliar. Mengapa anggaran itu tidak disalurkan? Karena sedang dilakukan perhitungan dan pendataan berdasarkan prioritas.

“Dalam angka Rp18 Miliar, banyak prioritas yang harus dibayarkan Pemkab Kutai Timur. Honor, gaji, insentif dan kewajiban utang pada pihak ketiga. Termasuk, untuk penyelenggaraan Pilkada nanti. Kita belum keluarkan yang Rp18 Miliar, untuk saving anggaran. Jangan sampai ada kejadian luar biasa kita tidak bisa bergerak,” kata Kasmidi.

Selain itu, lanjutnya, untuk mencairkan anggaran, posisi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus dipegang seorang pelaksana tugas. Sementara hingga saat ini masih dipegang pelaksana harian.

“Saya sendiri baru Plt minggu lalu. Rencananya, Senin (20/7/2020) baru akan menunjuk Bu Yuli sebagai Plt agar masalah keuangan bisa diselesaikan,” ujarnya.

Menjawab kekhawatiran Mendagri soal adanya kemungkinan pengalihan anggaran Pilkada untuk pembayaran proyek, Kasmidi mengaku ia tak bisa berbicara banyak. Karena selama ini ia tidak terlibat dalam tim TAPD, sehingga tidak mengetahui anggaran yang sudah masuk terserap kemana saja.

Berita terkait : KPU Kutim Mulai Gelar Coklit Pilkada 2020

“Hari ini juga saya baru dapat informasi, Jum’at sore kemarin ada transfer masuk ke kas daerah sekitar Rp 40 Miliar. Sehingga kas daerah memiliki saldo Rp58,7 Miliar. Tapi Sabtu dan Minggu kita libur, rencana Senin (20/7/2020) setelah menetapkan Plt kita akan selesaikan beberapa kewajiban, termasuk untuk anggaran Pilkada. Kalau memang mencukupi, pasti akan disalurkan,” beber Kasmidi.

Kabupaten Kutai Timur mendapat sorotan tajam dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, ia menyoroti pencairan dana Pilkada yang belum mencapai 100 persen. Dalam Rapat Koordinasi Pilkada serentak yang digelar di Balikpapan, Sabtu (18/7/2020), Tito membeberkan progress pencairan dana Pilkada baru sekitar 60 persen. Yakni 42,2 persen untuk KPU, 41,78 persen untuk Bawaslu, dan dana keamanan baru 4,67 persen. (DK.Com)

Penulis: RH

Editor: Lukman