Ketua DPRD Balikpapan Pimpim RDP dengan OPD

DETAKKaltim.Com, BALIKPAPAN : Komisi 3  DPRD Kota Balikpapan kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Paripurna, Kamis ( 20/05/2021)

RDP  ini dipimpin langsung Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh dan dihadiri Dinas PU, Dinas Perhubungan, Bappeda, Bagian Pembangunan, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta anggota DPRD yang tergabung dalam Komisi 3.

RDP kali ini membahas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi skala prioritas, dan telah direncanakan oleh OPD untuk kepemimpinan Wali Kota terpilih periode 2020-2024.

Usai RDP, Tim Kelompok Pakar Pimpinan Dewan Adi Supriadi mengatakan, rencana pembangunan skala prioritas ini akan dikakukan secara bertahap selama kepemimpinan Wali Kota terpilih.

Pembangunan yang akan diprogramkan di antaranya penanggulangan banjir, BPJS Kesehatan gratis bagi peserta mandiri, seragam gratis bagi siswa baru untuk tingkat SD maupun SMP, baik negeri maupun swasta, dan pembangunan Rumah Sakit di Kecamatan Balikpapan Timur.

“Pengendalian banjir merupakan skala prioritas pembangunan, ini menyesuaikan dengan visi misi Wali Kota terpilih. Bahwa program penanggulangan banjir adalah prioritas utama, yang akan dikerjakan dalam RPJMD Wali Kota ke depan,” kata Adi kepada DETAKKaltim.Com.

Anggaran untuk pembangunan seperti penanggulangan banjir sudah tersedia, dan difokuskan untuk penanganan banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal dengan anggaran berkisar Rp300 Milyar.

“Ini baru diskusi awal, kemudian nanti akan kami lanjutkan ke pembicaraan berikutnya untuk melihat berapa sih sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan DAS Ampal,” terangnya.

Persoalan penanggulangan banjir sangat optimis bisa dilaksanakan, hanya saja selama ini tergantung kemauan untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan ditempat itu, karena dari sisi regulasi dan Undang-Undang ada ketentuan bahwa ketika pembebasan lahan terkait dengan pelayanan publik, maka dapat dilakukan secara konsinyasi.

“Kalaupun misalnya status lahan itu bermasalah atau diklaim banyak pihak, maka dana yang disiapkan oleh Pemerintah Kota dititipkan kepada Pengadilan. Jadi, yang mengklaim tanah itu bisa berurusan dengan Pengadilan. Sehingga program bisa jalan terus,” bebernya.

Adi menjelaskan, proses untuk penanggulangan banjir tersebut sementara ini masih dalam kajian di Bappeda dan DPRD. Sebab, harus mengukur dengan kemampuan keuangan daerah.

Adi menambahkan, skala prioritas Wali Kota terpilih dalam RPJMD 2020-2024 adalah BPJS Kesehatan gratis bagi peserta mandiri.

“Kita sudah koordinasi dengan Bappeda untuk dilakukan kajian dan pendataan verifikasi data, terkait dengan jumlah peserta mandiri BPJS Kesehatan di Kota Balikpapan. Hal itu nanti akan dibuatkan klaster, sehingga nanti bisa dieksekusi dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya lebih lanjut.

RDP ini merupakan pembicaraan awal sebagai bentuk dari inisiatif dewan untuk men-support visi misi Wali Kota terpilih dalam RPJMD. Sehingga setelah dilantik visi misi itu dapat langsung dieksekusi.

“Anggaran sudah tersedia, hanya saja dari program prioritas di antaranya penanggulangan banjir, BPJS Kesehatan gratis bagi peserta mandiri, pembangunan Rumah Sakit di Balikpapan Timur, seragam sekolah gratis bagi siswa baru mulai tingkat SD hingga SMP, baik negeri maupun swasta. Program skala prioritas ini juga nanti akan dipilah-pilah dan akan dibuat tahapan-tahapan, mana yang perlu dieksekusi di awal, mana yang pertengahan dan mana yang belakangan,” beber Adi.

Untuk mengetahui data kebutuhan fiskal Kota Balikpapan, lanjutnya, Ketua DPRD telah meminta kepada BPKAD untuk melakukan update terkait data tersebut.

“Sebab belanja pegawai saja atau ASN di Kota Balikpapan mencapai angka Rp775 Milyar, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) berkisar Rp445 Milyar sehingga masih terdapat kekurangan Rp300 Milyar.” tandasnya. (DK.Com)

Penulis : Roni S

Editor   : Lukman