DETAKKaltim.Com, KUTAI BARATÂ : Kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mahakam Ulu (Mahulu) tahun 2015, meski terkesan senyap namun ternyata tetap berjalan.
Hal ini terungkap saat DETAKKaltim.Com melakukan konfirmasi kepada Indra Rivani, Kasi Pidsus Kejari Kutai Barat yang menangani perkara ini, Rabu (17/10/2018) pagi.
Meski tidak banyak memberikan penjelasan, namun Indra menyebutkan hingga saat ini telah meminta keterangan kepada lebih 20 orang saksi.
Saat disinggung mengenai penetapan tersangka, Indra mengatakan belum ada hingga saat ini. Namun pihaknya tengah melakukan ekspos internal.
“Ini kami lagi ekspos internal,†kata Indra.
Sebelumnya awak media ini menerima informasi bahwa Kejari Kutai Barat telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun hal itu dibantah Indra saat dikonfirmasi.
“Ini masih pemeriksaan saks-saksi, masih terus berjalan,†sebutnya melalui saluran selulernya.
Kasus dugaan perbuatan tindak pidana korupsi ini bermula saat KPU Mahulu mendapatkan dana hibah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahulu, untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten termuda di Kaltim tersebut.
Pemilihan Kepala Daerah telah dilaksanakan 9 Desember 2015 dengan menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu terpilih, Bonifasius Belawan Geh dan Y Juan Jenau yang dilantik Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, 17 Pebruari 2016.
Berita terkait :Â Kasus Dugaan Tipikor di KPU Mahulu, Belum Ada Tersangka
Namun, sukses penyelenggaraan pemilihan kepada daerah tersebut belum dibarengi dengan sukses laporan pertanggung jawaban keuangan yang telah diberikan senilai Rp30 Miliar. Bantuan tersebut diketahui diterima dalam dua tahap. Tahap pertama berjumlah Rp12 Miliar yang dianggarkan di APBD murni, selanjutnya di tahap kedua sebesar Rp18 Miliar melalui APBD Perubahan tahun 2015.
Hal ini kemudian mengundang pihak Kejaksaan Negeri Kutai Barat untuk turun melakukan penyelidikan, sejak akhir tahun 2017. (LVL)
