Kadis Kominfo Kaltim Berharap Masyarakat Pahami Bahaya Hoaks

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Berita palsu atau familiar dengan sebutan hoaks merupakan masalah serius di Indonesia. Pemerintah secara serius berusaha mengurangi penyebaran hoaks, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, meski berbahaya dan mengancam terjadinya perpecahan anak bangsa, hoaks dapat diatasi dengan upaya dan komitmen bersama.

Hal itu mengemuka dalam acara podcast antihoaks yang digelar Dinas Kominfo Kaltim bekerja sama dengan media siber Busam ID, dan Gerakan Antihoaks Jurnalis Kaltim di ruang WIEK Kantor Dinas Kominfo Kaltim, Jalan Basuki Rahmat 41, Samarinda, Sabtu (9/4/2022).

Selain menghadirkan Kepala Dinas Kominfo Kaltim Muhammad Faisal, Charles Siahaan (Ketua Gerakan Antihoaks Jurnalis Kaltim), diksusi yang dikemas dalam podcast itu menghadirkan narasumber perwakilan dari anggota KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Kaltim yang baru dilantik, yakni Irwansyah, Adji Novita Wida Vantina, Deddy Pratama, dan Hendro Prasetyo.

Sebagaimana yang disampaikan dalam rilisnya, Kepala Dinas Kominfo Kaltim yang diterima DETAKKaltim.Com, Podcast disiarkan melalui kanal Youtube BusamID yang dipandu oleh Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Kaltim, Tri Wahyuni dengan tema; Wajah Baru KPID Kaltim Melawan Hoaks.

Baca Juga :

• PH Terdakwa Oloan Bawa Saksi Meringankan, Pensiunan Bank Mandiri
• Program ASO, Kaltim Siap Berdaulat Secara Digital

Kepala Dinas Kominfo Kaltim Muhammad Faisal membuka dialog, dengan mengajak masyarakat memahami terlebih dulu apa itu hoaks. Kemudian bagaimana dampak dan berbahayanya berita-berita palsu yang beredar di masyarakat, sehingga Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kominfo begitu gigihnya berusaha berjuang melawan penyebaran berita-berita hoaks di berbagai plaform media.

“Sampai di daerah juga kami Dinas Kominfo Kaltim beserta Kabupeten dan Kota, semua bergerak mengerahkan tenaga agar masyarakat memahami mengenai bahaya hoaks,” tutur Faisal.

Strategi memerangi hoaks yang efektif, menurut Muhammad Faisal, adalah dengan melibatkan masyarakat di semua lini. Sebab hoaks ini jika hanya diperangi saja, diibaratkan mati satu tumbuh seribu. Akan tumbuh terus, tidak ada habis-habisnya. Faisal menyebut literasi digital di masyarakat adalah salah satu solusi, sehingga instansinya akan terus menggelorakannya.

“Jadi strategi yang digunakan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dia sadar hoaks itu berbahaya, dia harus tahu bagaimana cara mengatasi hoaks. Kalau ada berita-berita aneh untuk tidak saling men-share (tidak saling berbagi) dan tidak langsung percaya dengan sebuah berita. Ketika menerima informasi, masyarakat harus diajari agar paham untuk melakukan cek and ricek terlebih dahulu,” tegas Faisal.

Jajaran KPID Kaltim merespon keterlibatan mereka dalam ikut memerangi hoaks. Sebagai Komisioner yang punya wewenang dalam perizinan dan pengawasan lembaga penyiaran dan konten-kontennya, KPID bertekad untuk mengajak semua pengelola Stasiun Televisi maupun Radio untuk menyiapkan space untuk sosialiasi tentang bahaya hoaks.

Menurut Ketua KPID Kaltim Irwansyah, dalam waktu dekat masyarakat Kaltim akan memasuki tahun politik, yakni 2024. Walau masih 2 tahun lagi, tapi nuansa politik sudah bermunculan dimana-mana. KPID akan mengawasi konten-konten siaran Televisi dan Radio, untuk mencegah munculnya narasi-narasi hoaks. Seperti diketahui masalah politik adalah alat bersemainya hoaks yang cukup besar.

“Nanti kita diskusikan juga dengan Komisi Pemilihan Umum. Ya, kami komitmen untuk bersama-sama memerangi hoaks,” tutur Irwansyah. (DETAKKaltim.Com)

Sumber : Rilis

Editor   : Lukman