Insiden Jembatan Dondang, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sependapat Wabup Kukar

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin bersama Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun melakukan peninjauan ke Jembatan Dondang, di Kecamatan Muara Jawa, Kukar. Peninjauan ini dilangsungkan pasca jembatan dengan bentang sepanjang 840 meter itu kembali tertabrak Tongkang Batubara, untuk yang kedua kalinya.

Insiden tertabraknya Jembatan Dondang itu terjadi pada Selasa (2/3/2021) malam, sekitar Pukul 23:30 Wita. Mengakibatkan Jembatan penghubung antara Kecamatan Sanga-Sanga dan Muara Jawa tersebut mengalami pergeseran pada Pilar dan keretakan di badan jalan.

Dampak peristiwa itu dikhawatirkan akan berpengaruh pada konstruksi bangunan Jembatan. Padahal Jembatan Dondang baru saja selesai menjalani perbaikan, pasca tertabrak Tongkang Batubara untuk yang pertama kalinya pada 15 November 2020.

Peninjauan pada Kamis (4/3/2021) ini turut dihadiri  Camat Muara Jawa Safruddin, Kepala Dinas Perhubungan Kukar Heldiansyah, dan Kepala PU Kukar Muhamad Yamin. Para rombongan mengecek langsung kondisi Jembatan pasca tertabrak Tongkang Batubara.

Dalam kesempatan itu, Rendi Solihin menyampaikan bahwa Pemkab Kukar akan segera melakukan evaluasi. Terkait tanggung jawab penggunaan dan proses penggolongan Jembatan. Menurutnya, semua pihak terkait harus bertanggungjawab akibat dari insiden tersebut.

“Kami tadi meninjau menggunakan Speed Boat untuk melihat bagaimana kondisi Jembatan. Ternyata memang cukup memprihatinkan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, bahwa terkait permasalahan Jembatan Dondang berada di bawah Pemprov Kaltim. Namun karena menyangkut keselamatan dan juga objek vital bagi masyarakat Kukar, sudah tentu pihaknya akan ikut andil dalam mengevaluasi kejadian tersebut.

“Seperti yang kita ketahui, bahwa Jembatan ini di bawah kewenangan Pemprov Kaltim. Maka dari itu tinjauan juga diikuti dari Dinas PUPR Kaltim, dan juga Wakil Ketua DPRD Kaltim. Kaitannya Jembatan ini dengan Pemkab Kukar, karena jembatan ini menghubungkan dua Kecamatan yang ada di Kukar. Sehingga ini menyangkut  juga bagi masyarakat Kukar, sehingga jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan dan merugikan masyarakat,” sambungnya.

Lanjut Rendi, ke depannya Pemkab Kukar juga ingin turut melakukan evaluasi, terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam proses penggolongan jembatan.

“Kita akan evaluasi banyaknya penggunaan Kolong Jembatan. Baik itu dari sisi Pemandunya hingga semua pihak yang menggunakan proses penggiring ini, seharusnya bersama-sama memikirkan keselamatan Jembatan. Bukan hanya keselamatan Kapal yang lewat saja,” tegasnya.

Berita terkait : Pasca Insiden, Dishub Kaltim Pasang Larangan Kendaraan Lewat Jembatan Dondang

Dalam waktu dekat ini, Pemkab Kukar akan mengusulkan ke Kementerian untuk melakukan evaluasi atas peristiwa tertabraknya Jembatan Dondang.

“Jadi semua pihak harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kegunaannya Jembatan ini. Apalagi ini juga merupakan akses untuk menuju Kota Samarinda, jadi sangat vital sekali,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun turut menyayangkan insiden tak mengenakan itu, kembali berulang dalam rentang waktu hanya beberapa bulan dari insiden pertama. Sehingga menurutnya mesti ada yang harus ditegaskan, yakni evaluasi terkait dengan Sistem Operasi Pengolongan Jembatan.

“Betul kata Pak Wabup tadi, bahwa mesti banyak pihak yang bertanggung jawab. Karena sudah ada yang diberikan kewenangan terkait dengan keselamatan Jembatan ini. Kewenangan bukan hanya sekedar hak, tapi juga Ada kewajiban. Karena sudah berkali-kali dan kejadiannya sama. Sehingga memang harus dievaluasi. Kalau tidak, maka akan terjadi terus menerus. Ini adalah objek vital yang harus kita lindungi bersama,” tegas politisi PDI Perjuangan ini. (DK.Com)

Penulis : Az

Editor   : Lukman