HTN, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sentil Anggaran Pertanian Masih Kecil

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Dalam rangka mengenang sejarah perjuangan Kaum Petani agar terbebas dari penderitaan, dengan persetujuan Presiden Soekarno tanggal 24 September tahun 1960 ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional (HTN), yang kemudian diperingati setiap tahun.

Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Muhammad Samsun menilai, jika Petani saat ini masih jauh dari kata sejahtera. Dapat dilihat dari masyarakat Petani yang kesulitan untuk berproduksi maksimal.

“Satu kendalanya yakni harga Pupuk. Penyakit atau keluh kesah Petani adalah ketika sedang panen namun harga anjlok, tetapi sebaliknya jika tidak panen harga justru naik,” ungkap Samsun, Sabtu (24/9/2022).

Menurutnya, hukum pasar seperti itu yang terjadi ketika produksi melimpah maka harga akan turun. Masyarakat sekarang mampu memproduksi melimpah, akan tetapi mereka perlu sarana dan prasarana Pertanian mulai dari Pengairan, Bibit Unggul, hingga Pupuk.

“Namun masyarakat kerap kesulitan mendapatkan Pupuk, pun dapat pasti harganya tinggi. Akhirnya produksi Petani tidak bisa mencukupi biaya hidup. Sementara jika tidak diberikan Pupuk maka produktivitas akan menurun. Ketika itu, berarti pendapatan Petani menjadi kecil,” jelas Samsun saat dikonfirmasi melalui Telepon Seluler.

Baca Juga :

• RDP Disdikbud, Komisi 4 DPRD Kaltim Pertanyakan Realisasi Anggaran
• Fraksi PDIP DPRD Kaltim Sorot Persoalan Banjir di Kubar

Karena itu, ia menilai perlu campur tangan pemerintah. Kehadiran pemerintah untuk mengatur regulasi distribusi Pupuk untuk mencari Pupuk yang relatif lebih murah, dibandingkan harga sekarang.

“Berbicara dukungan pemerintah, saya tidak melihat ada keseriusan terhadap Petani kita. Kita lihat dari permasalahan Agraria, permasalahan lahan yang banyak lahan Pertanian justru dialihfungsikan menjadi Lahan Tambang. Ini bentuk ketidakberpihakan pemerintah terhadap Petani kita. Jika dilihat lagi dukungan APBD dari pemerintah untuk pengembangan Pertanian, sangat minim sekali,” beber Samsun.

APBD itu Rp15 Trilyun, yang diberikan kepada Dinas Pertanian sekitar Rp65 Milyar saja, bahkan tidak sampai Rp1 Trilyun.

“Masih jauh sekali. Padahal saya lihat banyak sekali program-program yang harus dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan Dinas-Dinas terkait dengan Pertanian dalam arti luas untuk mengembangkan Pertanian di Kalimantan Timur.” tandas Samsun yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara. (DETAKKaltim.Com)

Penulis : Ij/LVL

Editor   : Lukman