DETAKKaltim.Com, BONTANG : Ujian Nasional (UN) tahun 2020 diumumkan Presiden Joko Widodo batal, demi menjaga pelajar agar tak terkena penyebaran Virus Corona atau Covid-19.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris mengatakan perlu ada petunjuk teknis (Juknis) bagi penentu kelulusan khusus di SMK. Mengingat SMK penentuan kelulusannya dipengaruhi dengan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) yang masuk dalam rangkaian UN.
Meski demikian, Abdul Haris mengaku tak bisa berbuat banyak karena merupakan kondisi nasional dan kebijakan Kementerian terkait. Hanya saja, yang masih jadi permasalah ialah kriteria kelulusan dan masih menunggu juknis dari dinas terkait. Apakah berdasarkan akumulasi raport untuk SMP-SMA, atau dari hasil Ujian Sekolah (US).
“Yang jadi masalah itu tingkat SMK, karena tak sama dengan SMA, ada uji kompetensi internal dan eksternal. Sedangkan sekolah belum melaksanakan uji kompetensi eksternal dari industri. Nah, jika itu jadi patokan, maka sulit, karena UKK perlu ada sertifikat dari penguji eksternal dan bermanfaat untuk mencari kerja,†bebernya saat dihubungi, Kamis (26/3/2020).
Jika memang UKK dihilangkan, maka harus ada petunjuk resmi dari Kementerian. Jadi, lanjutnya, SMK harus cepat diberi panduan melalui MKKS menyurati ke Disdik Provinsi mengenai apakah UKK jadi kriteria atau tidak.
Pemerintah, mengambil kebijakan UN dibatalkan demi melindungi masyarakat terkait kesehatannya. Dalam hal ini, Politisi PKB itupun meminta supaya para guru tetap melakukan pembelajaran dari rumah sesuai instruksi dinas terkait.
Namun, jangan memberikan tugas ke siswa yang memberangkat. Misalnya tugas yang bisa diselesaikan di rumah dan jangan memberikan tugas kepada siswa yang berpeluang ke luar rumah.
“Seperti mengharuskan siswa ke Warnet, sebaiknya dihindari tugas seperti itu,†ungkapnya. (DK.Com)
Penulis : Cinhue
Editor  : Lukman
