DETAKKaltim.Com, PPU : Berakhirnya layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Â tanggal 1 April 2017di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur dan beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sangat dikeluhkan warga masyarakat, karena selama ini berobat gratis. Dengan beralih ke BPJS Kesehatan warga akan membayar.
Bukan itu saja, dari penelusuran Wartawan DETAKKaltim.Com  di beberapa Desa dan Kelurahan di Penajam Paser Utara, masih banyak warga yang belum mengerti kalau batas waktu Jamkesda berakhir 1 April. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari BPJS Kesehatan secara langsung ke tengah masyarakat. Umumnya pemberitahuan hanya di Kantor Desa dan Kelurahan saja serta Puskesmas.
Terlepas dari masih banyaknya masyarakat PPU yang tidak mengetahui masa berakhirnya Jamkesda, Anwar Sanusi, anggota DPRD PPU menyoroti data orang miskin yang berhak menerima subsidi. Ia berpendapat, seharusnya pemerintah merilis data 30 ribu orang miskin yang mendapatkan bantuan dari APBD.
“Seharusnya pemerintah  transparan terkait data orang miskin yang berhak mendapatkan subsidi berupa jaminan kesehatan yang dibiayai dari APBD,†sebut Anwar Sanusi, Legislator PPU dari Partai Gerindra saat di jumpai Wartawan DETAKKaltim.Com beberapa waktu lalu.
Teknis di lapangan, lanjutnya, orang miskin yang harus dibantu harus ada kategorinya. Jangan sampai tidak tepat sasaran, bukan orang miskin dilayani BPJS Kesehatan.
“Pemerintah harus betul-betul jeli,†tegasnya. (Amran)
