JAM Pidsus Kejagung Sita Eksekusi Kebun Sawit Jono Pinem Ribuan Hektar
Tidak Storkan Pajak, Dipidana Denda Rp4,4 Milyar
DETAKKaltim.Com, PONTIANAK: Tim Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi (UHLBEE) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) telah melakukan sita eksekusi tanah dan bangunan rumah milik Terpidana Jono Pinem di Kelurahan Bangka Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, seluas 292 M², Selasa (26/3/2024).
Selain itu, juga terhadap Kebun Sawit seluas 4.946 M² di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
Jaska Agung Burhanuddin dalam Siaran Pers Nomor: PR – 288/001/K.3/Kph.3/04/2024 yang diterima DETAKKaltim.Com melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 13/Pid.Sus/2023/PN.Sag Tanggal 04 April 2023, Terpidana Jono Pinem dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
“Atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dihukum penjara selama 3 tahun, dan pidana denda sejumlah Rp4.494.938.364,” jelas Ketut, Selasa (2/4/2024).
Baca Juga:
- Perkara Korupsi Komoditas Timah, 2 Mobil Mewah Tersangka HM Disita
- BREAKINGNEWS! Adri Ditemukan Meninggal di Sungai Bebanur
- Dijanji Komisi Rp100 Ribu, Arul Malah Masuk Penjara
Dalam kasus ini, Terpidana Jono Pinem telah melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf I Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Kegiatan ini diikuti oleh Tim Pengendalian Eksekusi dari Subdit Tindak Pidana Perpajakan Direktorat UHLBE dan Pusat Pemulihan Aset, Tim dari Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sanggau, serta Penyidik Pajak Kanwil Kalimantan Barat, Kasi Uheksi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pontianak, Badan Pertanahan Nasional, bersama unsur pemerintahan setempat yakni Kecamatan dan Kepala Desa. (DETAKKaltim.Com)
Sumber: Siaran Pers/K.3.3.1
Editor: Lukman
