DP3A Kukar Miliki 50 PPATBM, Komitmen Lindungi Perempuan dan Anak

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Marhaini, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (PHP2KA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), optimis dalam upayanya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sebagai bagian dari strategi ini, langkah konkret yang diambil adalah terus memberikan pemahaman mendalam terhadap para aktivis Perlindungan Perempuan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM), sebagai perpanjangan tangan DP3A Kukar.

“Melibatkan aktivis PPATBM dari Desa dan Kelurahan memiliki dampak positif. Kita akan menekan tingkat kekerasan menjadi lebih rendah karena mereka diberi pemahaman untuk meneruskan,” ungkap Marhaini, Rabu (29/11/2023).

Dengan memberikan pemahaman kepada mereka, diharapkan tingkat kekerasan dapat ditekan secara signifikan. Kabupaten Kukar memiliki 20 Kecamatan dengan lebih dari 100 Desa, oleh karenanya inisiatif ini telah menghasilkan pembentukan 50 PPATBM di berbagai wilayah.

Namun, Marhaini juga mengakui bahwa masih ada tantangan dalam pembentukan lebih banyak PPATBM karena keterbatasan anggaran.

“Kami berkomitmen untuk merencanakan pembentukan lebih lanjut, meskipun dengan pendekatan bertahap,” tegasnya.

Baca Juga:

• Mall Khusus Perempuan dan Anak Didukung Ketua PPATBM Desa Sebuntal
• Program Air Bersih Desa, Warga Jonggon Terima Bantuan Ratusan Tandon
• Program RTLH Kukar Disambut Rasa Syukur Warga Tak Mampu  

Tidak ada jaminan pasti terkait target penurunan kekerasan perempuan dan anak, tetapi pihak DP3A Kukar tetap berusaha maksimal untuk mencapainya.

Sejalan dengan itu, Muhammad Arsyad, seorang Aktivis Perlindungan Perempuan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) DP3A Kukar, menjelaskan bagaimana upaya yang dilaksanakan di tingkat Desa.

Melalui sosialisasi dan kegiatan berjalan di desa, PPATBM bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan pihak ketiga seperti perusahaan untuk mensosialisasikan bahaya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Sosialisasi kami ditopang oleh Pemerintah Desa dan pihak ketiga seperti perusahaan. Jadi kami semaksimal mungkin meminimalisir angka kekerasan ini.” tutupnya. (DETAKKaltim.Com/ADV/ProKom Kukar)

Penulis: Lisa

Editor: Lukman