Nabi dari Kejaksaan Negeri Minahasa Dapat Keadilan Restoratif
Disangka Melanggar Pasal Penganiayaan
DETAKKaltim.Com, JAKARTA: Jaksa Agung Burhanuddin melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Fadil Zumhana, menyetujui 14 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.
“Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara, lain telah dilaksanakan proses perdamaian. Dimana Tersangka telah meminta maaf dan Korban sudah memberikan permohonan maaf,” kata Jaksa Agung dalam Siaran Pers Nomor: PR – 781/066/K.3/Kph.3/07/2023 yang diterima DETAKKaltim.Com, Senin (17/7/2023) Pukul 15:18 Wita melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana.
Alasan lainnya, Tersangka belum pernah dihukum, Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun, Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
Selain itu, Tersangka dan Korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke Persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar, Pertimbangan sosiologis, dan masyarakat merespon positif.
Keempat belas Tersangka masing-masing Benny Langi Ang dan Tengku Langi dari Kejaksaan Negeri Manado, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Dodi Junior Rivaldo Todar dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Fahri Samuel Tubagus dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Tersangka Gabriel Owen Mangangantung dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Safitri Datuela dan Salbia Alkatiri dari Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Franni Hiskia Tuju alias Nabi dari Kejaksaan Negeri Minahasa, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (2) atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Asnawi alias Nawi alias Pak Wi Bin Abdurrahman dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur, yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
Tersangka Agus Dimara dari Kejaksaan Negeri Nabire, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Tomaso Seko dari Kejaksaan Negeri Merauke, yang disangka melanggar Pasal 359 KUHP tentang Kelalaian yang Menyebabkan Kematian.
Tersangka Kasira alias Ambe Bin Passaung dari Kejaksaan Negeri Enrekang, yang disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Pengancaman atau Perbuatan Tidak Menyenangkan.
Tersangka Herman Bin Dg Condeng dari Kejaksaan Negeri Gowa, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Tersangka Itappa alias Itappa Binti Lantong dari Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Baca Juga:
- Kajari Samarinda Hentikan Perkara Penganiayaan Istri
- Aset Negara Situ Cihuni Berhasil Diselamatkan Kejaksaan Agung
- Erau Adat Benua Tuha Desa Sabintulung Didukung PT MKH
Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022, tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (DETAKKaltim.Com)
Sumber: Siaran Pers/K.3.3.1
Editor: Lukman
