Warga Ongko Asa Kutai Barat Tolak Masuknya Perusahaan Tambang
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Warga Kampung Ongko Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimatan Timur menolak kehadiran Tambang di wilayah mereka. Penolakan ini mereka sampaikan saat menggelar konferensi Pers di Jalan Dahlia, Samarinda, Selasa (12/6/2018).
Alasan mereka menolak kehadiran tambang PT Kencana Wilsa tersebut demi kehidupan berkelanjutan. Menurutnya jika perusahaan tersebut beroperasi maka sumber kehidupan mereka seperti air akan habis, selain itu Perkebunan Karet dan Hutan adat akan mengalami kerusakan. Dan jika perusahaan tersebut tidak mengindahkan tuntutan mereka, maka warga mengancam akan melakukan pengusiran paksa serta lembaga adat akan mendenda perusahaan.
“Kalau tambang ini masuk, sumber air yang menjadi kehidupan kami akan hilang. Perkebunan kami juga akan hancur. Jika mereka tetap beroperasi maka kami sepakat akan mengusir mereka, dan kami juga punya lembaga adat yang akan mendenda mereka,” ujar Markus, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).
Sebelumnya pada tahun 2016 lalu PT Kencana Wilsa sempat mau masuk di Kampung Ongko Asa, namun warga menolak, hingga akhirnya 2018 ini perusahaan tersebut ingin masuk lagi.
“Kami pikir setelah tahun 2016 lalu perusahaan ini sudah bubar, karena kami sempat menolaknya, tapi tahun 2018 ini mereka ingin masuk lagi,” tambahnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Adat Ongko Asa. Menurutnya jika perusahaan tersebut beroperasi maka ada sekitar 66 hektar hutan adat akan mengalami kerusakan, apalagi masyarakat Ongko Asa hanya menggantungkan hidup mereka pada perkebunan. Karena itu mereka meminta kepada pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang terkait masuknya perusahaan tersebut.
“Kami sering melakukan rapat Kampung, dan kami semua sepakat menolak. Karena lahan kami akan hancur serta hutan-hutan yang kami rawat juga akan habis,” ujar Rahayu, Kepala Adat Ongko Asa.
Warga mengungkapkan Jika wilayah yang akan ditambang merupakan jantung Kutai Barat, lokasinya hanya sekitar 12 Km dari pusat Pemerintahan Kutai barat. Apalagi lahan yang ditambang merupakan kawasan produktif. (Gladis)
