Susun DIM, Pansus Raperda BMD DPRD Telisik Aset Kaltim

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), mulai bergerak cepat usai menerima draf. Saat ini Pansus Raperda tengah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM). Guna merapikan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan anggota Pansus Syafruddin ketika dikonfirmasi, Minggu (21/3/2021) sore. Menanggapi banyaknya aset Kaltim yang tak terurus dan tidak diketahui keberadaan serta pemanfaatannya, ia berkata untuk saat ini telah menerima draf Raperda yang dibutuhkan.

Karenanya, Pansus akan bergerak cepat melakukan rapat internal untuk identifikasi DIM. Kemudian, koordinasi dengan instansi terkait terutama kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim.

Selanjutnya, Pansus akan berkoordinasi juga dengan 10 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim.

“Setelah itu baru menentukan langkah selanjutnya,” kata Udin sapaan akrab politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Setelah rapat dan koordinasi dengan berbagai pihak, Pansus akan mengkaji. Dan coba menyarankan agar aset-aset yang membebani keuangan daerah, tidak berkontribusi buat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebaiknya diserahkan kepada Kabupaten/Kota agar produktif.

Bagi Udin, karena pemeliharaan aset itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, maka pihaknya akan mendorong seperti itu.

Baca juga : Wakil Ketua DPRD Kaltim Nilai Pansus Tambang Sangat Dibutuhkan

“Inilah bayangan kerja Pansus ke depan,” ungkapnya.

Salah satu muatan yang kelak menjadi pembahasan yaitu mengenai aset bergerak. Seperti kendaraan dinas yang masih digunakan orang yang telah pensiun. Kata dia, jika memang aset telah tidak produktif lebih baik didorong untuk dilelang saja.

“Karena kendaraan dinas itu membebani daerah untuk dibayar pajaknya. Jadi kalau tidak produktif mending dilelang agar bisa jadi Uang,” tukasnya.

Menurut Udin, dari langkah yang akan dilakukannya, harapannya kelak dapat mengatur pengelolaan aset secara produktif dan tidak membebani keuangan daerah. (DK.Com)

Penulis : Adt

Editor   : Lukman