Refocusing APBD Hingga 50%, Kepala BPKAD Beberkan Alasan SKB 2 Menteri
Amiluddin : Kami Bisa Alihkan Kembali
DETAKKaltim.Com, BONTANG : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bontang menjelaskan alasan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri dalam hal rasionalisasi APBD Tahun Anggaran 2020.
Menurut Kepala BPKAD Bontang Amiluddin, bahwa pemerintah pusat meminta setiap daerah mencadangkan APBD-nya dengan jumlah yang tidak sedikit karena wabah pandemi global Covid-19 ini tidak diketahui kapan berakhirnya. Tapi, kalau wabah pandemi global Covid-19 ini berakhir dengan cepat, misalnya di bulan Juni, maka pihaknya tidak perlu melakukan pencadangan anggaran lagi.
“Kami bisa alihkan kembali dana tersebut dengan melakukan pergeseran, sehingga kegiatan yang sempat dipangkas bisa kembali lagi. Dana tersebut hanya dicadangkan saja,†kata Amiluddin saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Hal tersebut, lanjut Amiluddin, sesuai dengan prinsip ekonomi. Dimana pemerintah daerah harus menyiapkan hal paling pahit terlebih dahulu, daripada tidak dilakukan, namun kelabakan saat hal tak terduga terjadi secara mendadak.
Makanya, kata dia, Bontang tidak pernah mengalami seperti daerah lain yang tidak ditransfer dana bagi hasil (DBH)nya atau lainnya. Karena, Pemkot Bontang sudah melakukan antisipasi.
“Dan itu cara kami menangani wabah ini,†ujarnya.
Menurutnya, mata anggaran yang bisa digunakan untuk hal-hal yang dinila mendesak ialah dari dana tak terduga. Karena jika disimpan di dana penanggulangan bencana, tiba-tiba ada yang mengatasnamakan bahwa Covid-19 ini bukan bencana, maka dana itu tak bisa digunakan.
“Tapi kalau dana tak terduga, sesuai judulnya maka bisa digunakan untuk hal-hal yang mendesak. Seperti ada kebakaran atau lainnya,†tandasnya.
Belanja Tak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Bontang diketahui sebesar Rp149.592.605.041,00, di dalamnya terdapat alokasi anggaran yang disiapkan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp68 Miliar. Angaran tersebut digunakan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan social safety net atau jaringan pengaman sosial. (DK.Com)
Penulis : Cinhue
Editor  : Lukman
